Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Cak Imin Cawapres Anies Baswedan

Anies Gandeng Cak Imin, Demokrat Resmi Hengkang dari Koalisi Perubahan

Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi tersebut lewat rapat darurat yang digelar di Kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jumat (1/9) sore.

|
Editor: Vito
Tangkapan layar Kompas TV
SBY menyebut Partai Demokrat ditikung. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Dinamika politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 semakin memanas. Pada Kamis (31/8) kemarin, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan memutuskan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Seperti diketahui, Cak Imin berada di kubu koalisi yang berbeda dengan Anies. PKB tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang (PBB), sementara KPP berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itupun menimbulkan gejolak di kedua koalisi. KPP pun di ambang keruntuhan setelah Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi tersebut lewat rapat darurat yang digelar di Kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jumat (1/9) sore.

Keputusan itu diambil setelah menuding Partai Nasdem dan Anies Baswedan melakukan pengkhianatan. Tudingan juga diarahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebut secara sepihak menunjuk Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies.

Meski demikian, belum diketahui langkah selanjutnya yang akan diampil Partai Demokrat, apakah akan merapat ke poros PDI Perjuangan atau Koalisi Indonesia Maju.

Atau, Partai Demokrat justru tertarik membuat koalisi baru, seperti yang sempat diwacanakan PPP, dengan menduetkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Sandiaga Uno.

Sementara, PKS sudah memberikan gambaran apa yang akan dilakukan setelah terjadinya turbulensi politik di KPP. Lewat pernyataan resmi yang dikutip dari situsnya, PKS menegaskan tetap bersama Anies Baswedan.

"Kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia," tulis pernyataan resmi PKS.

Pernyataan itu juga bisa diartikan bahwa jika diharuskan memilih antara Anies dan Partai Demokrat, PKS dipastikan akan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Ketua Polhukam DPP PKS, yang juga anggota Tim 8 KPP, Almuzammil Yusuf menyatakan, pihaknya masih tetap pada posisi mendukung Anies Baswedan di pilpres 2024.

Pernyataan PKS tersebut menyusul kabar Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," katanya, dalam keterangannya, Jumat (1/9).

Menurut dia, hingga kini PKS masih merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut, dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," ujarnya.
Almuzammil menyatakan, PKS tetap berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam KPP. "Bahwa dalam penentuan cawapres ditentukan oleh capres Anies Baswedan," tegasnya.

Enggan mencampuri

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved