Ketum DPP LDII Ingatkan Generasi Muda tentang Moralitas Elit Politik Bakal Diingat Rakyat & Sejarah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Politik bukan hanya persoalan bagaimana para pelakunya meraih kekuasaan, yang digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Tapi proses untuk duduk di kursi kekuasaan pada jenjang apapun, harus menampakkan moralitas ataupun adab.

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto menyikapi tahun politik, “Generasi muda pada umumnya apatis dengan politik.

Padahal politik merupakan pondasi penting dalam menyusun kebijakan dalam berbangsa dan bernegara,” ujar KH Chriswanto yang pernah menjadi politisi Golkar Jawa Timur itu.

Ketidakpedulian generasi muda terhadap dunia politik, karena melihat prilaku elit politik yang dipertontokan di media massa dan media sosial,

“Mereka menganggap politik itu jahat. Padahal secara filosofis politik berasal dari kata zon politicon, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri,” paparnya.

Politik menurut KH Chriswanto membawa tugas luhur, yakni upaya agar manusia dengan berbagai jalan hidup dapat dipersatukan kepentingannya dalam sebuah negara,

“Inilah politik dari konsep zon politicon, maka elit politik harus mampu menyatukan perbedaan untuk meraih cita-cita bersama,” tutur KH Chriswanto.

Sebaliknya, politik bakal terlihat tidak elok bila para pelakunya korup, mementingkan diri mereka sendiri, saling serang di muka umum, saling telikung, ataupun membuat citra kelompok lain buruk,

“Hari-hari ini, tahun politik menjadi ujian bagi elit politik untuk memberikan literasi kepada masyarakat bagaimana berdemokrasi,” imbuhnya.

Bila elit parpol terus-menerus menunjukkan etika, moralitas dan adab yang rendah, mereka akan dikenang dalam kesadaran rakyat dan sejarah sebagai pemimpin yang buruk. Tidak bisa dijadikan contoh generasi mendatang,

“Dan ini merugikan kaderisasi kepemimpinan nasional dalam bidang politik,” ungkap KH Chriswanto.

Langkah berikutnya, agar generasi muda melihat politik sebagai jalan untuk menyejahterakan rakyat, para politisi harus memaparkan program kerjanya.

Kampanye yang seharusnya menjadi sosialisasi program kerja, berpotensi memunculkan kampanye hitam,

“Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan kampanye diperbolehkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, artinya potensi kampanye hitam yang memecah belah bangsa kian besar,” kata KH Chriswanto.