Timses dan Keluarga Pejabat Banyak Jadi Tenaga Honorer, Tito: Masuk Jam 8, Jam 10 Ngopi-ngopi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di daerah yang diisi oleh para tim sukses (timses) dan keluarga para kepala daerah serta pejabat setempat.

Menurut Tito, banyaknya tenaga honorer bagian administrasi itu ikut andil menyedot anggaran daerah.

"Ini [honorer] tenaga administrasi. Kenapa? Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ," kata Tito di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkannya dalam acara ‘Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)’ di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Tito menyebut hal itu ketika menyinggung persoalan anggaran Pemda yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.

”Ini tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito.

Selain tenaga administrasi, kata Tito, ada juga honorer yang mengisi posisi spesialis tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Atas keberadaan tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru itu Tito tidak mempersoalkannya lantaran mereka memiliki keahlian khusus.

Yang dipersoalkan Tito adalah pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah. Menurut Tito, kebanyakan mereka tidak memiliki kerja yang jelas. “Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” tutur Tito.

Tito mengatakan tiap tahun jumlah mereka juga terus menumpuk saat dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti.

Para kepala daerah yang baru membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarga sendiri.

”Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tambahnya.

Modus Lambungkan Anggaran Belanja Pegawai

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer ini menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.

Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari APBD. Padahal 90 persen keuangan Pemda itu bersumber dari pemerintah pusat.

Mirisnya, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya.