Penjelasan Soal Viral Panglima TNI Perintahkan Memiting Warga Pulau Rempang

Menurut Presiden, kericuhan bisa terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Baca juga: 43 Orang Ditangkap Setelah Kericuhan di Depan Kantor BP Batam

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45," kata Jokowi setelah mengunjungi Pasar Kranggot di Banten, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Selasa (12/9/2023).

"Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," ucap dia.

Oleh karena itu, Presiden menugaskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Pulau Rempang.

Tujuannya, memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah (pemda) setempat dengan masyarakat soal pengelolaan lahan yang menjadi permasalahan.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil (Menteri Investasi) akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ucap Jokowi.

Persoalan Pulau Rempang mengemuka ketika bentrokan terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9/2023).

Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang.

Sebelum terjadi kericuhan, warga sebenarnya sudah menolak pembangunan Rempang-Eco City.

Salah satunya karena warga sudah hidup di kawasan itu secara turun temurun.

Bermula dari persoalan perizinan