Banyak Politisi Tak Permasalahkan Jokowi Pegang Data Intelijen Parpol

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku sudah memegang data intelijen terkait dengan arah partai politik (parpol) menjelang pemilu 2024 justru menjadi bola panas. Pro dan kontra pun terus bermunculan, terutama dari kalangan politisi.

Politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah menyatakan, parpol bukanlah musuh negara, sehingga memiliki otonomi tersendiri dalam menentukan arah politik.

"Bagi saya, sesungguhnya sebagai parpol kami punya otonomi, punya kedaulatan, kami bukan musuh negara," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).

Menurut dia, parpol juga bukanlah obyek dari intelijen, dan justru merupakan pilar dari demokrasi. "Kan parpol bukan objek intelijen, dia adalah pilar demokrasi. Kalau parpol dikerdilkan, dilemahkan, saya pikir itu bukan karakter presiden kita," katanya

Said memahami Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Meski demikian, partainya tetap bakal melakukan kritik jika memang tindakan Presiden Jokowi dinilai salah.

"Presiden kita itu Bapak Jokowi, itu kader PDIP, kami mendukung penuh, tapi dukungan kami itu kritis konstruktif. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, kami akan ingatkan," tandasnya.

Sementara, sejumlah politisi lain justru membela Jokowi. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak tidak meributkan mengenai pernyataan Presiden Jokowi mengenai data intelijen arah politik parpol tersebut.

Baginya, kepemilikan data intelijen itu merupakan hal yang wajar. "Saya pikir tidak perlu diributkan, karena data intelijen yang diterima oleh presiden sebagai user itu tentang misalnya parpol itu salah satu yang dia punya," ucapnya, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).

Menurut dia, presiden memiliki hak sebagai user dari intelijen. Di antaranya, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Keamanan Polri hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat.

"Pokoknya lembaga lembaga intelijen tentunya Pak Jokowi mendapatkan masukan sebagai user data data intelijen," jelasnya.

Dasco menyebut, data intelijen itu bukan hanya tentang politik, tetapi juga berbagai hal yang dimulai dari ekonomi hinggq budaya yang diperlukan seorang presiden dalam pertimbangan salah satunya mengambil keputusan.

"Beliau punya banyak data intelijen. Nah, sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen, misalnya tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul, dan itu nggak ada salahnya menurut saya," paparnya.

Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi pun tak mempermasalahkan pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen parpol jika digunakan untuk keperluan negara.

"Kalau penggunaan, nah itu ada masalah. Kalau digunakan bukan untuk kepentingan bernegara jadi lain ceritanya," tuturnya, ditemui di kantor DPP Nasdem Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Ia mencontohkan, seperti data intelijen digunakan untuk kepentingan parpol tertentu. "Kalau kepentingan partai si A si B, itu kan berarti abuse of power," ucapnya.