Pendapatan PBB-P2 Kabupaten Semarang Baru Terealisasi 74,30 Persen, Ini Langkah Pemkab

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang 2023 dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tengah digenjot lantaran belum memenuhi target.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, PAD PBB-P2 yang terealisasi hingga 30 September 2023 sebesar Rp 60,5 miliar.

Sedangkan, target PAD PBB-P2 pada 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 81,4 miliar.

Itu artinya, persentase pendapatan yang terealisasi mencapai 74,30 persen.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang memberikan relaksasi pajak kepada masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi atau penghapusan denda masa pembayaran dan diskon sebesar 25 persen dari ketetapan PBB-P2 terutang hingga 30 November 2023.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Semarang Nomor 973/0428/2023 pada 26 September 2023 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Piutang dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda Pembayaran Piutang PBB-P2.

Menurut penuturan Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, SK Bupati Semarang tersebut dikeluarkan sesuai dengan hasil kajian dan rumusan kebijakan teknis operasional upaya optimalisasi PAD.

Rudibdo menyebutkan, terdapat pengurangan ketetapan PBB-P2 dari masa pajak 2013 sampai 2021 sebesar 25 persen.

Kemudian, jatuh tempo pembayaran PBB-P2 diperpanjang hingga 30 November 2023.

Selain itu, pada perpanjangan jatuh tempo tersebut, maka denda administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 dihapuskan atau dibebaskan.

“Dengan adanya sejumlah keringanan kepada masyarakat, diharapkan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah," kata Rudibdo kepada awak media, Selasa (3/10/2023).

Pertimbangan yang mendasari SK tersebut, lanjut dia Rudibdo, yaitu terdapat sejumlah persoalan terutama terkait piutang PBB-P2 sebagai akibat pendaerahan PBB pada tahun 2012 lalu. 

Saat ini BKUD mencatat adanya piutang yang cukup besar karena pajak macet.

Sesuai PP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang PBB-P2 yang macet sebanyak Rp 12,7 miliar. 

“Artinya macet itu kalau piutangnya lebih dari lima tahun, maka kategorinya terklasifikasi macet,” imbuh dia.

Selain itu, BKUD juga mencatat adanya pajak yang diragukan (tunggakan 2 – 5 tahun) sebesar Rp 28 miliar dan lancar serta kurang lancar (1 – 2 tahun) sebesar Rp 13,6 miliar.

Sedangkan realisasi terutang sampai 30 September sudah berkurang Rp 4,3 miliar.

Rudibdo berharap wajib pajak (WP) dapat melunasi tunggakan PBB-P2.

Ditambah lagi, BKUD juga telah menyediakan layanan pembayaran dengan cara dicicil serta undian berhadiah sepeda motor bagi WP yang tertib melunasi kewajibannya.

"Harapannya piutang-piutang pajak yang diragukan atau macet dapat direalisasikan dengan stimulan yang diberikan dan diatur dalam SK Bupati Semarang.

Selain itu Bupati juga mendukung adanya stimulus lain yaitu berupa undian hadiah ke wajib pajak,” tambah dia.

Sebagai informasi tambahan, realisasi PAD tahun 2023 yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 188.778.785.425 dari target Rp 270.425.627.000 yang berarti telah mencapai 69,81 persen. 

Sedangkan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp 52,2 miliar terealisasi sebesar Rp 38,9 miliar atau 74,68 persen.

Secara umum, PAD Kabupaten Semarang tahun 2023 hingga 30 September sudah terealisasi Rp 368.907.486.240 dari target sebesar Rp 534.319.337.000 atau sekitar 69,04 persen.