JPPA Kudus Terima Aduan 32 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Periode Januari-Oktober 2023

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus mengantongi 32 laporan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak sepanjang Januari - awal Oktober 2023.

Jumlah kasus tersebut berangkat dari beragam kondisi.

Mulai dari faktor ekonomi, orangtua, dan lainnya. 

Dari 32 kasus yang dilaporkan, 2 di antaranya merupakan kasus kekerasan yang dialami mahasiswi, 2 kasus anak terlantar, sisanya kekerasan pada anak.

Baca juga: Pemkab Kudus Terus Berupaya Jaga Stok Beras dan Kendalikan Harga

Baca juga: 7 Kasus Kebakaran Terjadi Dalam Sehari di Kudus, Diduga Dipicu Cuaca Panas Ekstrem

Ketua JPPA Kabupaten Kudus, Endang Kursistiyani mengatakan, mayoritas kasus kekerasan menimpa pada anak dengan berbagai faktor.

Seperti dalam bentuk kekerasan, ada juga masuk dalam kategori pelecehan seksual. 

Dari jumlah kasus yang ditangani, lanjut dia, beberapa di antaranya sudah diputuskan dalam persidangan.

"Ada juga kasus 2 anak terlantar yang dilaporkan ke kami."

"1 anak sekolah SMP/MTs, 1 lagi masih anak kecil," terangnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (10/10/2023).

Menurut Endang, munculnya kasus kekerasan anak dan perempuan didominasi faktor ekonomi keluarga.

Selain itu ada pula faktor orangtua cerai dan nikah lagi, sehingga mendapatkan perilaku kurang baik dari ayah tiri atau saudara laki-laki.

Dia menyebut, penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan tidak serta-merta semudah membalikkan telapak tangan. 

Selain membutuhkan waktu, anggaran, dan kesabaran, terkadang proses pengambilan hak asuh anak yang menjadi korban menjadi tanggungjawab JPPA terjanggal restu orangtua. 

Sehingga upaya untuk melindungi anak korban kekerasan tidak bisa dilakukan dengan cepat. 

Perlu adanya komunikasi yang baik antarsemua pihak yang terlibat.

Mulai dari keluarga, JPPA, hingga masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak. 

"Kami tidak bisa mengambil hak asuh anak kecuali persetujuan orangtua."

"Tidak bisa serta merta mengambil begitu saja," ujarnya.

Endang menjelaskan, beberapa kasus kekerasan anak dan perempuan juga terjadi di lingkungan pendidikan.

Ada pula kasus menimpa pada korban dengan perilaku kehidupan bebas. 

Baca juga: Detik-detik Pohon Tumpang Menimpa Mobil Yang Sedang Melintas di Kudus

Baca juga: Inilah Sosok Dua Pelajar MAN 2 Kudus Ciptakan Kertas Ajaib Yang Bisa Berubah Menjadi Tumbuhan

Pihaknya mendorong kepada masyarakat agar tidak takut melaporkan kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan.

Tingginya kasus di Kota Kretek dengan jumlah rata-rata di atas 30 kasus per tahun, harus menjadi perhatian bersama. 

Mulai dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak dan perempuan, sekolah, hingga pemerintah daerah. 

Adanya sekolah ramah anak dapat dimaksimalkan untuk menekan kasus kekerasan anak.

Dia berharap, pemerintah daerah melalui dinas terkait membuat peta daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi kekerasan pada anak dan perempuan. 

Sehingga bisa digencarkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan oleh petugas terkait untuk menekan terjadinya kasus baru. 

JPPA Kudus juga berencana mendirikan selter atau rumah singgah yang aman untuk para korban kekerasan. 

Adanya rumah singgah tersebut, nantinya diharapkan bisa menjadi tempat sementara para korban kekerasan supaya terhindar dari ancaman dan intimidasi pelaku. 

"Kuncinya edukasi harus terus dilakukan sampai timbup kesadaran."

"Kami butuh adanya rumah singgah bagi korban kekerasan."

"Rumah singgah bisa digunakan sebagai tempat melakukan trauma healing bersama psikolog di tempat yang aman dan nyaman," tuturnya. (*)

Baca juga: Diawali Kirab, Groundbreaking Pasar Banjarsari Pekalongan Dimulai

Baca juga: DP2KBP2PA Launching Kampung KB serta DRPPA Eks Kawedanan Weleri

Baca juga: BPOM Semarang Serukan Bahaya AMR Akibat Penyalahgunaan Obat Ilegal

Baca juga: Perangkat Desa Tewas Ditikam Suami Selingkuhannya, Usai Kepergok Gelap-gelapan di Rumah