Membangun Pendidikan Bebas Kekerasan

Seiring dengan aspek-aspek tersebut, Permendikbudristek PPKSP juga menguraikan mekanisme pencegahan yang akan diimplementasikan oleh lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini juga menetapkan pedoman pendekatan yang berpusat pada korban dalam penanganan kekerasan, dengan memberikan prioritas pada pemulihan mereka. Satuan pendidikan diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus membentuk Satuan Tugas (Satgas). Kedua tim ini akan bekerja sama untuk menangani kasus kekerasan di lembaga pendidikan dan memastikan pemulihan korban.

Statistik yang disajikan dalam peraturan ini menggambarkan urgensi tindakan. Hasil survei Asesmen Nasional tahun 2022 menunjukkan tingginya potensi kekerasan di antara siswa di Indonesia. Hal ini mencakup kasus kekerasan seksual, hukuman fisik, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Data dari Survei Nasional tentang Pengalaman Anak dan Remaja dan pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengonfirmasi masalah ini.

Dalam upaya mewujudkan visi pendidikan yang bebas dari kekerasan, program Merdeka Belajar Berkelanjutan dan Permendikbudristek PPKSP merupakan tonggak positif. Namun, perjalanan untuk mencapai lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan inklusif masih panjang. Evaluasi berkelanjutan dan kerjasama aktif dari semua pemangku kepentingan diperlukan agar program ini menjadi lebih efektif.

Seluruh masyarakat, baik itu guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan lembaga pendidikan, harus bersatu dalam upaya menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat yang bebas dari kekerasan, di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Ini adalah investasi penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.