Jelang Pemilu, Kemenkopolhukam Keliling Indonesia Selenggarakan Dialog Kebangsaan

TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selenggarakan Dialog Kebangsaan.

Dialog yang bertajuk Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju itu tidak jadi dihadiri Menko Polhukam, Mahfud MD di Hotel Alila Solo, Selasa (17/10/2023).

Mahfud diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar. Turut hadir Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana dan jajaran Forkopimda Jateng serta Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sambutannya secara daring, Mahfud menyampaikan ada tiga aspek yang meliputi suksesnya Pemilu ini. Pertama ialah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Kedua peningkatan kualitas pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan dan terakhir partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar mengatakan pada Pemilu 2024 mendatang merupakan pemilu ke-11 Republik Indonesia.

Ia mengungkapkan Dialog Kebangsaan ini digelar dengan tujuan untuk mensukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 dan memastikan
berjalan dengan lancar.

Tidak hanya Pemilu sukses, melalui Dialog Kebangsaan ini Pemilu nanti berjalan lancar. Baik secara teknis prosedural, tapi juga secara substansial yang memberikan jalan terbaik bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju.

"Penyelenggaraan Pemilu pasti akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan isu sara yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa."

"Maka dari itu diperlukan adanya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rangka menyukseskan pemilu sesuai standar yang ditentukan oleh konstitusi," katanya.

Kesadaran ini, kata Gaffar dapat terwujud jika semua elemen dapat menempatkan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, utamanya dalam rangka Pemilu 2024 mendatang.

Ia mengatakan dalam penyelenggaraan Pemilu dihadapkan persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti kampanye hitam, kampanye negatif, penggunaan isu sara, suku, agama, ras hingga politik uang. (uti)