Imbauan Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Terkait Pemilu 2024: Harus Terlibat Aktif Tak Boleh Pasif

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, berikan imbauan kepada warga perserikatan Muhammadiyah harus terlibat aktif dalam proses politik, tidak boleh pasif, dan tidak boleh antipati. 

Sementara keaktifan tersebut, bisa dibuktikan dalam bentuk partisipasi yang bersifat konstruktif seperti terlibat di proses politik, menjadi warga negara yang kritis, dan komunitas yang dapat menjadi teladan bagi komunitas lain terutama dalam menyikapi perbedaan pilihan politik. 

Hal itu terungkap, saat Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia bekerjasama dengan PP Muhammadiyah, menggelar kegiatan Internalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Keadaban Digital di Stikes Muhammadiyah, Jalan Raya Kalibakung-Guci, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (26/10/2023). 

"Kami (Muhammadiyah) secara kelembagaan tidak kemana-mana dalam artian tidak terlibat pada politik praktis. Tetapi warga Muhammadiyah secara pribadi silahkan bertebaran dimana-mana, silahkan tentukan pilihan yang tentunya sesuai garis kebijakan perserikatan yakni memilih yang terbaik, berkompeten, dan menghindari berbagai bentuk kecurangan maupun praktik politik yang memecah belah umat dan bangsa," ungkap Abdul Mu'ti, pada Tribunjateng.com.

Sementara menanggapi jika ada pimpinan maupun anggota Muhammadiyah yang menjadi calon, Abdul Mu'ti mengatakan tidak perlu mundur melainkan cukup non aktif saja terlebih dahulu.

Nantinya jika terpilih atau menyelesaikan segala proses yang ada, silahkan mengambil keputusan apakah tetap bergabung di pimpinan atau memilih sebagai legislatif.

Sedangkan soal partai, Abdul Mu'ti menyebut Muhammadiyah tidak mengarahkan harus memilih salah satu partai politik.

Dengan kata lain pilihan partai terserah pada pribadi masing-masing sesuai yang disukai atau dikehendaki.

"Sesuai edaran, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak membuka pintu bagi yang ingin berkampanye di lembaga pendidikan maupun di amal usaha. Tetapi ada aspirasi baru dari beberapa rektor untuk kampus tertentu diizinkan, tapi ya nantinya bukan kampanye yang sifatnya mengerahkan masa, melainkan debat atau uji gagasan masing-masing capres dan cawapres. Tapi ya ini sifatnya masih dimungkinkan dan sangat terbatas," ujarnya. (dta)