Raperda APBD 2024 Senilai Rp 1,9 Triliun Disetujui DPRD Batang

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - DPRD bersama Penjabat (Pj) Bupati Batang menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1,9 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp1,95 triliun. 

Nominal tersebut naik cukup signifikan dibanding nominal pengajuan anggaran pendapatan sebesar Rp1,78
triliun, sementara anggaran belanja sebesar Rp 1,84 triliun.

“Proses penyusunan APBD merupakan tugas dan tangungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik dalam setiap proses pembahasan. Agar menghasilkan kebijakan dan program kegiatan yang tepat dan bermanfaat,” tutur Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Rabu (8/11/2023). 

Baca juga: Rehab Sekolah Bermasalah, DPRD Batang Minta Kontraktor Ini Di-blacklist

Baca juga: Luncurkan Genta Kuat dan Aplikasi Albab, Pj Bupati Batang: Percepat Penanganan Bencana Terintegritas

Baca juga: Ini Poin Penting Hasil Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD Batang TA 2022

Lebih lanjut, Lani menjelaskan, dari APBD yang disepakati terdapat defisit sebesar Rp 54 miliar.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp61,5 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp 7,5 miliar.

Sedangkan surplus pembiayaan sebesar Rp 54 miliar yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Hasil persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

"Untuk mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang hasilnya nanti akan segera kita tindaklanjuti bersama. 

Hasilnya evaluasi gubernur nanti akan segera kita tindaklanjuti bersama, sehingga Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” terang Lani.

Sementara itu, Ketua DPRD Batang Maulana Yusup mengapresiasi dan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik dari eksekutif maupun legislatif. 

“Terimakasih atas kebersamaannya dalam setiap pembahasan, baik di tingkat Komisi maupun Badan Anggaran,” ujarnya. 

Maulana Yusup berharap, pada tahun anggaran 2024, pemerintah daerah bisa meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD. Hal itu harus terus diupayakan dan menggali potensi untuk peningkatan pendapatan,” pungkasnya.(din)