Ini Poin Penting Hasil Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD Batang TA 2022

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - DPRD bersama Pemkab Batang menggelar rapat paripurna, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin (5/9/2022).

Dalam rapat ini mengenai pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Rapat paripurna dihadiri 24 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Batang dan rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet.

Baca juga: UPDATE : Inilah Daftar Nama 7 Korban Tewas Kecelakaan Maut Tol Batang - Semarang KM 375

Baca juga: Polis Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Minibus Hiace Tabrak Truk Trailer di Tol Batang - Semarang

Nur Untung Slamet mengatakan, rapat paripurna kali ini merupakan tingkatan pertama dalam pembahasan rancangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batang yang diawali penyampaian pandangan fraksi secara umum. 

“Perubahan APBD Kabupaten Batang berdasarkan pendapatan daerah sebesar Rp 1.764.972.949.720 dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.960.365.733.810,77 yang perlu disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang,” jelasnya.

Adapun pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Batang disampaikan seluruhnya mendukung kebijakan yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.

Yakni upaya penyesuaian target dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari perubahan APBD Kabupaten Batang TA 2022 dan sepakat dibahas tingkat selanjutnya.

Baca juga: BREAKING NEWS : Minibus Tabrak Truk Trailer di Tol Batang Semarang, 7 Tewas di Lokasi

Baca juga: Tolong, Tolong! Korban Kecelakaan Maut di Tol Batang-Semarang Terkapar di Jalan, 7 Orang Tewas

Namun, lanjut dia, ada beberapa catatan dari semua fraksi, kecuali Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Batang yang mendukung penuh.

Catatan untuk Pemkab Batang yakni pemerintah harus melakukan evaluasi di tiap OPD penyebab menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Batang, apalagi anggaran belanjanya ingin ditambah.

Kemudian, perlu rancangan APBD sebagai upaya transparansi tata kelola yang baik dari pemerintah.

Menurutnya, keadaan saat ini adanya kenaikan 50 persen di beberapa sektor yang mengakibatkan peningkatan pengeluaran.

“Setelah ini tinggal menunggu jawaban dari para fraksi DPRD Kabupaten Batang untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahapan kedua sampai ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Batang,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Dua Inovasi Kurangi Angka Pengangguran di Kota Semarang, Siker dan ATM Pencari Kerja Diluncurkan

Baca juga: Pelatih Nazal Mustofa Ucap Hamdalah, PSCS Cilacap Vs Persipa Pati Berakhir Imbang, Skor Akhir 1-1

Baca juga: Tujuh Fakta Polisi Tembak Polisi di Lampung, Istri dan Anak Lihat Korban Tewas Tersungkur

Baca juga: Oknum PNS Disdag Kudus Timbun Biosolar 12 Ton, Abdul Wahab: Sudah Tiga Bulan Buat Tambah Pendapatan