Sekjen PDIP Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Drama Politik, Singgung soal MK Dikebiri

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa situasi politik belakangan penuh dengan drama dan terbawa perasaan.

Hasto menyebut bahwa yang membuat partainya bersuara lantang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), bukanlah drama politik.

Menurutnya, kritik tersebut harus dilakukan karena menilai kondisi hukum di Indonesia sudah tidak sesuai akal sehat.

Baca juga: Pilpres 2024, Jokowi: Terlalu Banyak Dramanya, Terlalu Banyak Sinetronnya

"Ini kesungguhan politik, ini dedikasi politik, ini komitmen terhadap masa depan.

Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

"Jadi, kalau akal sehat dilanggar ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan," ujarnya lagi.

Hasto kemudian mengapresiasi putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Ketua MK Anwar Usman dan hakim Konstitusi lainnya.

Menurutnya, putusan yang memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK itu menunjukkan kemenangan nurani.

"Itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran.

Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menilai putusan MK yang tetap sah terkait batas usia capres-cawapres, menunjukkan fakta bahwa MK tidak netral.

Tidak netralnya MK, menurut Hasto, karena Mahkamah membiarkan diri adanya intervensi pihak luar yang masuk melalui Anwar Usman.

"Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting dan kami meyakini bahwa kelompok pro demokrasi, termasuk parpol (partai politik) akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, akhir-akhir ini terlalu banyak drama jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah, terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama Kores) nya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat," ujar Jokowi dalam pidato pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2023).

Padahal, menurut Jokowi, Pilpres harus diisi dengan pertarungan gagasan dan ide.

"Bukan pertarungan perasaan.

Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Balas Jokowi soal Drama Politik, Sekjen PDI-P Singgung soal Hukum Direkayasa dan MK Dikebiri"

Baca juga: Ganjar Balas Sindiran Presiden Jokowi Soal Politik Drakor