Guru Besar IPDN Pertanyakan Sikap Pemerintah Adanya Deklarasi Kades Dukung Gibran di GBK

TRIBUNJATENG.COM - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mempertanyakan sikap pemerintah yang dianggap membiarkan pertemuan antara organisasi perangkat desa dan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabumin Raka.

Djohan menyakatan, pemerintah seharusnya tegas melarang kepala desa dan perangkat desa mengikuti kegiatan politik praktis karena hal itu dilarang oleh undang-undang.

Sebelumnya, telah digelar acara deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/11/2023).

"Itu kalau ditengarai ada (politik) transaksional yang ingin dimainkan oleh perangkat desa itu mereka mencegah jadi itu harus ada langkah pencegahan dengan meminta tidak boleh ada pertemuan-pertemuan seperti itu," kata Djohan kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

"Ini kan enggak ada (larangan) kita lihat, kecolongan? Masak adem-adem saja, diam-diam saja orang-orang itu di pemeritahan, apakah mereka tidak melihat semua itu?" ujar Djohan.

Padahal, pergerakan kepala desa yang meninggalkan daerahnya merupakan hal yang kasat mata dan pasti diketahui oleh camat dan bupati.

Eks Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mendorong pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berani menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada asosiasi kepala desa yang bermain politik praktis.

Baca juga: Perludem Minta Bawaslu Menindak Deklarasi Kades Dukung Prabowo-Gibran di GBK

Harapannya, teguran tersebut dapat membuat para kepala desa tidak lagi mengikuti pertemuan-pertemuan yang menjurus pada dukungan untuk kandidat tertentu.

"Jadi penegakan-penegakan sanksi, law enforcement, kalau mau menjaga pemilu yang berintegritas harus dilakukan. Karena ini kalau enggak, berulang lagi nih," ujar Djohan.

Ia mengingatkan, pemerintah harus melakukan itu secara sungguh-sungguh karena mereka bertugas untuk memfasilitasi agar pemilu berjalan dengan suskes.

"Nah kalau kayak begini ini pemilu kan bisa enggak sukses, bisa tercerderai dengan keberpihakan kepala desa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, menilai bahwa sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat dan kepala desa "Desa Bersatu" kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, Minggu (19/11), adalah bentuk mobilisasi dukungan.

"Aspirasi yang disampaikan oleh organisasi perangkat desa ini enggak sesuatu yang ujug-ujug muncul. Ada rangkaian peristiwa sebelum-sebelumnya, dan ini memperlihatkan betapa sebenarnya sedari awal pemerintah, khususnya presiden, memang berusaha memobilisasi dukungan dari perangkat desa," jelasnya ketika dihubungi Kompas.com, Senin (20/11). 

"Karena ada konflik kepentingan yang sangat besar ya, dari awal ini kan sudah kelihatan sebenarnya," tambah Hurriyah. 

Salah satu indikasi kuat adalah Jokowi beberapa kali duduk bareng organisasi perangkat desa ini. Pada pertemuan terakhir, Jokowi bahkan bersua dengan organisasi perangkat desa besutan Muhammad Asri Anas, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di mana Anas menjadi anggota dewan penasehat.