Video Ratusan Buruh di Tegal Demo Tuntut UMK 2024 Naik 15 Persen

Penolakan PP nomor 51 tahun 2023, karena penetapan upah berdasar pada hitungan dari BPS yang diakui Anggih tidak mengetahui muncul angka alfa 0,1 dan sebagainya data dari mana. 

Terlebih sesuai data yang disampaikan BPS, pendapatan perkapita di Kabupaten Tegal hanya Rp 1,2 juta.

"Jujur kami para buruh juga bingung, pengeluaran Rp 1,2 juta tersebut sebenarnya angka dari mana. Oke semisal katakan BPS survei ke penduduk yang tinggal di pegunungan atau mana yang mungkin kehidupannya pas-pasan, bukan atas dasar kebutuhan hidup layak (KHL). Intinya kami disini tidak meminta upah besar atau upah tinggi, kami hanya meminta upah yang layak," terang Anggih.

Secara tegas Anggih menyebut, bahwa UMK Rp 2,1 juta bagi dia dan buruh yang lain masih tergolong belum layak.

Bahkan menurut Anggih, dengan upah Rp 2,1 juta belum bisa memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, maka tidak heran jika kasus stunting di Kabupaten Tegal tinggi.

Sehingga lewat aksi demo kali ini, Anggih dan buruh lainnya berharap apa yang menjadi tuntutan mereka bisa disampaikan ke pemerintah pusat dan bisa direalisasikan.

"Sesuai hasil survei internal yang kami lakukan, nominal yang dirasa layak sebesar Rp 4,2 juta dari 64 item, seperti beras dalam satu bulan kebutuhannya berapa, pakaian, dan lain-lain. Sehingga kenaikan harusnya 100 persen, tapi karena mungkin terlalu berat maka kami meminta kenaikan UMK minimal 15 persen," tegasnya. 

Anggih menambahkan, ketika nantinya hasil tidak sesuai yang diharapkan para buruh, maka langkah selanjutnya yaitu menemui Bupati Tegal Umi Azizah untuk mediasi. 

"Kalau masih tidak ada hasil, maka kami terpaksa melakukan aksi unjuk rasa lagi dan lebih besar. Karena harapan kami buruh di Kabupaten Tegal bisa lebih baik lagi taraf hidupnya," tutup Anggih. (dta)