Anies Sebut IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Membangun Kota di Tengah Hutan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) hadir pada acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/11/2023).

Dalam dialog kemarin Anies dan Cak Imin menyampaikan sejumlah hal, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga masalah kemunduran demokrasi.

Terkait IKN, Anies menyebut proyek itu akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

Hal itu menjawab pertanyaan dari panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro, yang mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Proyek IKN yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.

Anies mengatakan jika pemerintah serius menginginkan pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia.

Sementara terkait UU ITE, Anies berjanji akan merevisi UU yang dinilai membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat itu jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Insya Allah UU yang membelenggu kebebasan itu yang akan rencananya direvisi ke depannya," ucapnya.

Anies mengatakan saat ini kebebasan dalam berdemokrasi mengalami penurunan, termasuk kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah.