Bobby Dapat 2 Surat Tugas dari Golkar, Maju Pilgub Sumut dan Pilwalkot Medan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Di tengah langkah PDI Perjuangan yang menyatakan sudah tutup buku mengenai status keanggotaan Wali Kota Medan Bobby Nasution di partai banteng, Golkar terang-terangan memberi surat tugas kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurut dia, Bobby telah mendapatkan dua surat penugasan dari Golkar.

Dua surat penugasan dari Golkar tersebut yaitu sebagai bakal Calon Gubernur Sumut, dan juga sebagai bakal Calon Wali Kota Medan.

"Sudah tadi saya bilang Pak Bobby itu dapat dua surat tugas sebagai bakal Calon Gubernur Sumut, dan juga sebagai bakal Calon Wali Kota Medan," katanya.

Nama Bobby pun telah diumumkan langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, bersamaan dengan pengumunan daftar nama bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Golkar.

Di antaranya bakal Cagub Banten, Airin Rachmi Diany; bakal Cagub Papua Barat, Paulus Waterpauw; bakal Cagub Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Hal itu diungkapkan Airlangga, selepas memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Golkar seluruh Indonesia di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11).

"Ada (Bobby), wilayah Sumatera Utara," ujarnya, dalam konferensi pers.

Doli menuturkan, partainya-lah yang pertama kali mengusung Bobby untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara.

"Bobby pertama kali yang mengusung Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Kami mengundang pertama kali, kami juga menyematkan baju Golkar kepada Pak Bobby. Nah, kami komunikasi selama ini bagus, walaupun kemarin beliau tercatat sebagai kader PDIP," ujarnya.

"Sebelum beliau dicabut ditarik KTA-nya, kami sudah berkomunikasi, dan menetapkan beliau bakal Calon Gubernur (Sumut) atau bakal Calon Wali Kota Medan," sambungnya.

Seperti diketahui, hingga kini status Bobby di PDI Perjuangan belum jelas, terkait dengan dukungannya terhadap paslon capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang tidak sejalan dengan partai banteng.

Bobby juga diketahui belum mengundurkan diri dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan, meski telah diminta secara resmi oleh DPP PDIP dan DPC PDIP Kota Medan.

PDI Perjuangan pun hingga kini tidak secara tegas memberikan sanksi terhadap menantu presiden tersebut, dan hanya menyebut sudah tutup buku atas pelanggaran yang dilakukan, termasuk terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. 

Tak perlu pro-kontra

Adapun, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menginstruksikan semua pihak tidak perlu membuat pro-kontra mengenai nasib Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kader partai banteng.

Diketahui, beredar kabar surat pemecatan terhadap kedua keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah keluar. Akan tetapi, belum ada pihak yang mau menandatangani surat tersebut.

Terkait dengan hal itu, Puan menyatakan, pihaknya kini lebih fokus untuk menyongsong pemilu yang akan digelar tidak lama lagi. Hal-hal yang menyangkut Gibran dan Bobby pun tidak usah dipersoalkan lagi.

"Sekarang ini sudah tinggal berapa hari? 80 harian kalau nggak salah menuju tanggal 14 Februari. Jadi sudahlah, hal-hal teknis administrasi menurut saya itu tidak perlu kita pro kontra-kan kembali," katanya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11).

Puan menuturkan, pihaknya mempersilakan Gibran dan Bobby menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk Puan yang kini memilih fokus dengan tugasnya.

"Bagaimana kemudian kami bekerja di lapangan menjalankan tugas kami masing-masing secara fungsional atau tupoksi kami masing-masing, apapun posisi kami dengan baik," tandasnya.

Puan pun berharap pemilu kali ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sebaliknya, biarkan masyarakat yang memutuskan siapa yang dinilai cocok menjadi pemimpin.

"Pemilu ini bisa berjalan dengan baik lancar dan cepat selesai, sehingga memang biarkan rakyat yang memilih, biarkan rakyat yang menentukan siapa pimpinan atau pemimpin yang rakyat pilih," paparnya.

"Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan (status Gibran dan Bobby di PDIP-Red), kita jalani saja dulu pesta demokrasi ini sampai 14 Februari," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, persoalan Gibran dan Bobby di tubuh PDI Perjuangan sudah tutup buku. Menurut dia, Gibran dan Bobby sudah sama-sama dikeluarkan surat sanksi pemecatan dari DPC partai masing-masing.

Menurut dia, saat ini pihaknya bersama parpol pendukung memilih fokus untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Itu sudah, semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud dengan penuh keyakinan," bebernya.

Hasto pun menyebut, tidak ada yang dibedakan antara Gibran dan Bobby. Sehingga, persoalan keduanya dianggap sudah tutup buku.

"Semua, Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC, sama isinya, yang beda hanya tanggal dan yang tandatangan, substansinya sama," terangnya.

Politisi asal Yogyakarta itu mengungkapkan, pihaknya memilih fokus untuk pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud di pilpres 2024.

"Penegasannya adalah seluruhnya berkontestasi pada pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan angka tiga, dengan nomor tiga, yang bahasanya tadi bagus ya, trisulaweda itu lurus, benar, dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud," terangnya. (Tribunnews/Theresia Felisiani/Igman Ibrahim/tribun jateng cetak)