Menko Polhukam RI Mahfud MD Membuka Pintu Pengaduan Masalah Pemilu 2024

TRIBUNJATENG.COM - Menko Polhukam RI Mahfud MD telah mengumumkan bahwa pintu pengaduan terkait pemilu yang dikelola oleh Kemenko Polhukam telah lama dibentuk dan merupakan struktur permanen.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud, yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, usai pertemuan dengan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo di Wisma Uskup Agung Jakarta kompleks Gereja Katedral Jakarta pada Kamis (4/1/2024).

Dalam pernyataannya, Mahfud menjelaskan bahwa pintu pengaduan tersebut dibuka untuk mencegah konflik kepentingan.

"Ya itu biar tidak ada conflict of interest, itu dibentuk. Itu kan satu struktur yang sudah permanen, dan itu ada sejak dulu. Dan itu tidak menangani pelaksanaan pemilu. Tidak akan ada conflict of interest," kata Mahfud.

Satgas terkait Pemilu di Kemenko Polhukam memiliki tugas untuk menerima pengaduan.

Mahfud menegaskan bahwa laporan atau pengaduan yang diterima Satgas akan diteruskan kepada instansi terkait, seperti Bawaslu dan Polisi.

"Di situ menerima laporan-laporan tentang pelanggaran pemilu. Nanti disalurkan ke Bawaslu, ke Polisi, dan sebagainya. Nah laporan itu biasanya kita hanya tembusannya. Kita tinggal ngecek ke Polisi, ini ada laporan nomor sekian, sudah ditindaklanjuti belum. Itu namanya Satgas," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahfud telah mengumumkan pembukaan pintu pengaduan terkait Pemilu 2024 di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

"Sebagai Menko Polhukam saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan," kata Mahfud.

Meskipun pengaduan terkait Pemilu seharusnya diarahkan kepada Bawaslu, Polri, atau KPU, Mahfud menegaskan bahwa Kemenko Polhukam juga dapat melakukan cross-check atas aduan-aduan tersebut.

"Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU. Nanti cross checknya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15," tambahnya.

Dengan langkah ini, Kemenko Polhukam berkomitmen untuk memastikan transparansi dan penanganan yang efektif terhadap pengaduan terkait Pemilu, menjadikannya sebagai inisiatif penting dalam mendukung integritas proses demokrasi di Indonesia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemenko Polhukam Buka Pengaduan Terkait Pemilu, Mahfud MD: Justru Agar Tak Ada Konflik Kepentingan