Bedah Visi Misi Capres 2024 di Isu Pertahan: Siapa Unggul?

"Alutsista juga punya efek terkait industri pertahanan. Pasca UU Industri Pertahanan dibuat tahun 2012, maka harusnya setiap senjata itu terkait dengan transfer teknologi, atau unsur hi-tech yang bisa kita serap," kata Muradi.

Namun menurutnya, penerapan UU Industri Pertahanan saat ini masih belum serius dan hanya sebatas wacana.

Apalagi, kata Muradi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi industri strategis rerata juga masih merugi.

"Karena industri pertahanan itu nggak bisa semata-mata bicara transfer teknologi, tapi bicara yang lain. Misalnya kalau di klausul kesepakatan bersama, RnB dari pengembangan teknologi diambil 5 persen dari keuntungan. Pertanyaan berikutnya BUMN industri pertahanan untung nggak?" tanya dia.

Lebih lanjut, jika Indonesia membeli pesawat bekas dari luar negeri, maka semestinya tidak hanya sekedar refurbis atau rekondisi. Melainkan juga mempertimbangkan kemampuan bertarungnya.

Salah satu contohnya, pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia merupakan generasi ke-4 awal. Menurutnya jika hanya sekedar melengkapi alutsista tanpa mempertimbangkan transfer teknologi industri alutsista dalam negeri, maka semestinya persenjataan negara yang dibeli harus jauh lebih modern, misalnya pesawat tempur F-35 yang merupakan generasi ke-5.

"Mbok ya jangan beli Rafale lah, itu generasi ke-4 awal. Kalau hanya sekedar dipakai, harusnya jauh lebih modern," ungkap Muradi.

Muradi juga merasa perlu kandidat capres 2024 mengutarakan definisi ulang atas makna dari politik bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia dalam urusan politik luar negeri.

"Berkaitan politik bebas aktif, saya masih bingung sebenarnya kita bebas aktif seperti apa," kata Muradi.

Menurutnya perlu ada penjelasan atau penegasan kembali terkait politik bebas aktif yang dianut Indonesia.

Misalnya apakah sikap netral terkait peristiwa politik di luar negeri masuk dalam kategori bebas aktif, atau apakah ikut skema perdamaian masuk bagian politik bebas aktif.

"Apa batasannya, apakah netral adalah bebas aktif, apakah ikut dalam skema perdamaian sebagai bagian dari bebas juga aktif atau seperti apa, kita merapat ke Iran itu bebas aktif atau tidak," kata dia.

"Karena perlu ada redefinisi atau pernyataan ulang, substansi dari politik bebas aktif. Jangan sampai kita karena abai dengan konflik di Timur Tengah, itu dianggap bebas aktif," jelas Muradi.

Sebagai informasi, KPU sudah melakukan persiapan di Istora Senayan untuk kesiapan debat mendatang pada 7 Januari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan 11 nama panelis dalam debat bagi ketiga peserta Pilpres 2024.