Klarifikasi Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Terkait Retribusi di Makam Kadilangu Demak

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Ketua Yayasan Sunan Kalijaga memastikan bahwa retrubusi di kawasan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Kabupaten Demak sudah sah berada di bawah pengelolaan yayasan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ahli Waris Sunan Kalijaga, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga, Raden Kristiawan, kepada Tribunjateng pada Senin (8/1/2024).

Menurut Kristiawan, penarikan retribusi masuk ke lokasi wisata ziarah Kadilangu kini dilakukan di bawah pengelolaan Yayasan Sunan Kalijaga/Kasepuhan dengan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan periode sebelumnya.

Raden Kristiawan menyampaikan bahwa pengelolaan retribusi telah resmi disahkan pada Desember lalu melalui surat dari Dinas Pariwisata kepada pihak Kasepuhan/Yayasan Sunan Kalijaga Demak.

"Pada tanggal 4 Desember 2024, Dinas Pariwisata mengirim surat kepada Yayasan Sunan Kalijaga untuk mengelola retribusi masuk ke lokasi wisata religi Kadilangu," ungkap Kristiawan kepada Tribunjateng.

Surat tersebut, lanjutnya, merupakan tanggapan atas surat yang mereka kirim ke Bupati Demak, terkait permintaan pengelolaan retribusi di area wisata religi Makam Sunan Kalijaga Demak kepada pihak Yayasan Sunan Kalijaga/Kasepuhan.

"Selanjutnya, berdasarkan legal opinion Kejaksaan Negeri Demak dan hasil rapat pada tanggal 28 Desember 2023, terbitlah surat pada tanggal 29 Desember 2023 yang menegaskan bahwa berdasarkan Perda No. 8 tahun 2010 tentang retribusi dan putusan MA, pengelolaan retribusi diserahkan Pemda Demak kepada Yayasan Sunan Kalijaga/Kasepuhan," jelasnya.

Kristiawan menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2024, Pemda tidak lagi memungut retribusi karena pengelolaannya sudah beralih ke Yayasan Sunan Kalijaga.

"Dasar pengelolaan retribusi ini adalah keputusan Mahkamah Agung, serta dukungan dari Badan Wakaf Indonesia terkait hak dasar dalam kewarisan," tegasnya.

Dalam menjalankan pengelolaan retribusi, Kristiawan menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah diskusi dengan Pinisepuh (orang yang dituakan), dengan tarif sebesar Rp 2.000 per orang, lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar Rp 3.000 per orang.

"Retribusi sekarang lebih terjangkau dibandingkan saat dikelola Pemkan. Sebelumnya, tarifnya Rp 180.000 per bus atau Rp 3.000 per orang, kini hanya Rp 100.000 per bus atau Rp 2.000 per orang. Ditambah biaya kebersihan Rp 10.000 dan parkir Rp 20.000," ucapnya.

Terkait selebaran yang menyatakan 'masuk retribusi gratis' yang diberikan oleh pihak Yayasan Sunan Kalidjogo di bus saat masuk ke pos retribusi, Kristiawan mengakui mengetahuinya dan menganggapnya sebagai tindakan kelompok yang tidak memiliki legalitas formal untuk mengelola retribusi. Menurutnya, hal tersebut mungkin dilakukan oleh pihak yang merasa tidak terlibat dalam pengelolaan Yayasan Sunan Kalijaga.

Sementara itu, untuk menghindari potensi kericuhan, Kristiawan menyatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan surat ke Polres Demak untuk mendapatkan bantuan dalam penertiban wilayah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, Tour Leader Wisata Ziarah Jawa Timuran, Supardi, menyatakan bahwa pihaknya mendengar polemik di Kadilangu dan menyatakan bahwa masuk retribusi kini lebih terjangkau.

Supardi menambahkan bahwa masalah terkait retribusi seperti ini sebaiknya tidak diperdebatkan karena sudah jelas siapa yang bertanggung jawab.

"Saya sering membawa rombongan ziarah ke Demak. Sebulan yang lalu masih Rp. 200 ribuan, sekarang cuma Rp. 100 ribu, ditambah Rp. 20 ribu jika tidak salah tadi. Pesan saya, hentikan perdebatan di Kadilangu. Orang-orang yang diziarahi dari seluruh negeri sudah cukup ribut, jangan tambah lagi," ucapnya. (Ito)