Komisioner KPU Kudus: PPP dan Perindo Harus Perbaikan Laporan Dana Kampanye

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Dua partai politik di Kabupaten Kudus harus melakukan perbaikan laporan awal dana kampanye (LADK). Kedua partai tersebut yakni PPP dan Perindo.

Komisioner KPU Kudus Ahmad Kholil mengatakan, sedianya seluruh partai politik di Kabupaten Kudus sudah melaporkan dana kampanyenya ke KPU.

Hanya saja dua partai tersebut dinyatakan belum lengkap secara administratif.

"Dua partai itu sebenarnya juga sudah melaporkan dana kampanye, cuma untuk PPP di laporan tidak ada stempel partai. Kemudian untuk Perindo karena tidak ada tanda tangan dari caleg," kata Kholil.

Batas akhir pengumpulan LADK sedianya pada 7 Januari 2024. Saat ini merupakan tahap perbaikan.

"Tahap perbaikan berlangsung sampai  12 Januari 2024," kata Ahmad Kholil.

Pihaknya sebagai penerima laporan hanya bertugas memverifikasi kelengkapan dan kesesuain laporan. Bagi partai politik yang belum lengkap maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki.

"Persoalan laporan dana kampanye itu patut atau tidak patut itu menjadi kewenangan kantor akuntan publik," kata Kholil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sanksi bisa dijatuhkan pada peserta Pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye. Bahkan sanksinya partai politik bisa dicoret dari kepesertaan Pemilu. (*)