Sejak Menjabat, Menhan Prabowo Dinilai Tak Bangun Tata Kelola Transparansi dan Akuntabilitas

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengaku mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03, Ganjar Pranowo dalam debat Capres ketiga beberapa waktu lalu.

Pasalnya, dia menilai bahwa Anies dan Ganjar telah membuka 'Isu Goib' soal pertahanan Indonesia kepada publik.

Sebab, selama ini pembahasan pertahanan selalu rahasia dan intransparan.

"Saya menyebutnya isu goib, karena Anies dan Ganjar yang berani membawa isu goib ini menjadi perdebatan luas dan itu level nasional," kata Julius.

"Dan bukan hanya bicara strategi, ini normatif, bagaimana fungsi dan tupoksi, saya pikir buka buku halaman anak SD juga bisa. Tapi dia membuka ruang perdebatan di level kritis, uang kemana, dipakai buat apa, pertanggungjawabnya gimana, capainnya apa, jadi sejauh itu yang tiap hari di bawa Husien dan kawan-kawan Inparsial untuk diskusi bersama mahasiswa dan masyarakat sipil, tidak bisa membongkar isu goib ini," sambungnya.

Julius juga menilai, soal pertanyaan dan data yang disampaikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto saat debat bukan sebuah rahasia.

"Kita lihat ini bukan soal rahasia pertahanan negara, rahasia itu kaya kita main Pencak Silat, jurusnya dan kuda-kuda seperti apa, tapi kalau pengadaannya seperti ini, ada kebobrokannnya begini, ini bukan rahasia dapur pertahanan negara tapi ada dugaan korupsi besar yang sebetulnya mudah sekali di cari titik awal. Saya harus apresiasi disitu dulu," tegasnya.

Respons Prabowo Terkait Proyek KFX

Diberitakan, Prabowo sempat menjawab kabar terkait Korea Aerospace Industri (KAI) yang menagih pembayaran proyek kerja sama pembangunan jet tempur Korsel-Indonesia KFX/IFX atau KF-21 Boramae pada pertengahan tahun 2023 lalu.

Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.

Ia juga mengatakan akan mengajak Kementerian Keuangan melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut.

"Ya saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan," kata Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis (6/7/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengatakan dirinya belum mendapat laporan update dari Kementerian Pertahanan soal utang Indonesia ke Korea Selatan dalam proyek patungan pembuatan pesawat jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX.

Sri Mulyani tidak dapat berbicara lebih jauh utang yang ditagih pihak Korea Selatan kepada Indonesia.

"Aku belum update soal itu (utang jet tempur KF-21, red) transaksinya ada di Kementerian Pertahanan. Kemenkeu nanti akan proses kalau itu sesuatu perjanjian," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (4/7/2023).