TPN Ganjar-Mahfud Duga Ada Konspirasi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menduga, ada konspirasi yang tengah terjadi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024.

Dugaan konspirasi itu mencuat usai adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang muncul di sejumlah daerah.

"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Todung lantas menyoroti soal rekaman audio sejumlah pejabat yang tergabung ke dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk memenangkan Prabowo-Gibran. 

"Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu Kepala Kejaksaan, pihak Dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2," ungkapnya. 

Meski sudah ada klarifikasi dan bantahan dari pejabat daerah tersebut, menurut Todung, tetap saja hal itu bisa memengaruhi atau mengubah pola pikir masyarakat untuk Pemilu 2024. 

"Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih, voting behavior. Voting behavior itu bisa dipengaruhi oleh percakapan-percakapan dari pejabat, dari pemuka masyarakat," ujar dia. 

"Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya," sambungnya. 

Hal lain yang menjadi sorotan Todung adalah viralnya video yang diduga Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira, mengajak para kepala sekolah dan guru memilih pasangan Prabowo-Gibran. 

Para guru tersebut, menurut dia, diiming-imingi akan mendapatkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi yang masih berstatus calon, jika memilih Prabowo-Gibran. 

Todung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai pihak yang menjanjikan para guru non PNS itu.

"Jadi CPNS ini akan ditingkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali," tutur dia.

Kasus ketiga terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan kasus yang sama di mana Presiden Jokowi disebut menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika mereka memilih Prabowo-Gibran.

"Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini," pungkas Todung.

Kemarin, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim mendatangi kantor Bawaslu RI, Jakarta.