Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Ganjar Tak Masalah Presiden Ikut Kampanye

presiden berkampanye tidak menyalahi aturan. Namun, situasi politik hari ini tampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye.

Editor: Vito
Istimewa
Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) pertama yang berkunjung ke Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024). 

TRIBUNJATENG.COM, RUTENG - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika presiden ikut kampanye pemilu. Ia pun mempersilakan jika Presiden Jokowi ikut berkampanye untuk pemilu 2024.

"Ya silakan saja, karena beliau (Presiden Jokowi-Red) sudah menyampaikan itu," katanya, ditemui di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (26/1).

Menurut dia, presiden berkampanye juga tidak menyalahi aturan. Namun, ia berujar, situasi politik hari ini tampak berbeda jika Presiden Jokowi ikut berkampanye.

Pertama, Ganjar menilai, akan ada yang membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya agar semua pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) harus netral.

"Ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita di-briefing, gubernur, kepala daerah, semua harus netral," ujar mantan Gubernur Jateng itu.

Ia berpandangan bahwa jika presiden ikut berkampanye, akan ada risiko yang harus diterima. Risiko itupun, menurut dia, berkaitan tentang demokrasi yang berjalan di Indonesia.

"Kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar pun sepakat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mendorong Bawaslu mengusut dugaan pelanggaran pemilu, yakni terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan rekaman video acungan dua jari dari mobil kepresidenan Indonesia-1 yang viral di media sosial.

Ia berharap, pernyataan Wapres bisa mengingatkan pejabat untuk membedakan antara tugas negara dan waktu kampanye.

"Maka kenapa para pejabat mesti paham betul kapan melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, dan kapan berkampanye, sehingga tidak memanfaatkan (bansos dan mobil kepresidenan-Red) seperti itu," tukasnya.

Ganjar menyatakan, sudah mengingatkan jauh-jauh hari agar bansos tidak dipolitisasi menjelang hari pemungutan suara. "Ya saya kemarin sudah bicara, pasti akan terjadi sesuatu, politisasi dari seluruh fasilitas yang ada," tuturnya.

Ia pun berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti permintaan Wapres Ma'ruf setelah mendapat laporan masyarakat. Hal itu untuk memastikan pemilu 2024 kondusif.

"Kalau Pak Wapres bilang seperti itu, maka penting buat saya untuk ditindaklanjuti (Bawaslu-Red) dari semua yang dilaporkan masyarakat, sehingga pemilu kita harapkan bisa damai," tandasnya. (Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved