Disebut Akan Gulingkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte Tuduh Marcos Jr Pecandu Narkoba

Dia menuduh parlemen “berkonspirasi” dengan kelompok partai sayap kiri di DPR dan bahkan mengancam akan membunuh anggota parlemen.

Konflik ini diduga juga melibatkan pihak militer karena seorang mantan perwira mengatakan Duterte ingin menggulingkan pemerintahan saat ini dengan mengerahkan pensiunan jenderal.

Klaim ini ditolak Duterte meski dia tidak menampik pertemuan dengan para pensiunan jenderal.

Marcos Jr disebut ingin ubah konstitusi masa jabatan

Di sisi lain, keretakan aliansi keduanya semakin parah usai terdapat perbedaan kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri Marcos Jr dari Duterte pendahulunya. 

Hubungan Marcos Jr dan Duterte memburuk setelah presiden Filipina itu mengusulkan perubahan pada amandemen konstitusi 1987.

Dikutip dari Asia News, amandemen salah satunya berisi larangan presiden Filipina menjabat lebih dari satu masa jabatan selama enam tahun. Kebijakan tersebut dibuat setelah ayah Marcos Jr, Ferdinand Marcos digulikan sebagai diktator pada 1986.

Marcos Jr mengusulkan perubahan di amandemen dengan dalih ingin meningkatkan investasi asing. Namun, Duterte meyakini usulan itu sebagai cara mudah untuk mengubah undang-undang yang melarang presiden memerintah lebih dari satu masa jabatan.

Rodrigo Duterte dulu mencalonkan putrinya Sara sebagai kandidat presiden pada pemilihan 2022 karena dia tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Dilansir dari Reuters, Sara Duterte secara terbuka menentang beberapa kebijakan Marcos, termasuk upaya perundingan damai dengan pemberontak komunis.

Saudaranya, Sebastian Duterte juga menentang keputusan Marcos Jr dengan mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang penderitaan masyarakat yang tinggal di basis pemberontak.

Dia juga menuduh Marcos Jr membahayakan warga Filipina lewat kebijakan yang mengizinkan investasi dari Amerika Serikat. Duterte dulu dikenal lebih banyak menjalin hubungan dengan China.

Saling lempar tuduhan narkoba

Konflik antara keduanya meluas setelah pendukung Duterte marah ketika Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mendadak datang ke Filipina pada Desember 2023.

Badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dilaporkan akan menyelidiki tuduhan pembunuhan selama gerakan anti-narkoba yang diinisiasi Duterte selama masa jabatannya.