Berita Semarang
Tujuan Polrestabes Semarang Ajak Rektor Unika Soegijapranata Buat Video Testimoni Untuk Pemilu Damai
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, sebut ajakan terhadap Rektor Unika maupun tokoh masyarakat lainnya hanya berupa ajakan untuk pemilu damai.
Penulis: iwan Arifianto | Editor: raka f pujangga
Kala itu, ia hendak berangat ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan pertemuan pimpinan perguruan tinggi katolik di kota itu. Ia pun tegas menolak membuat video tersebut.
"Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas ya bilang tidak pas," ucapnya.

Ia menolak membuat konten video karena video yang diminta berupa konten mengapresiasi presiden jokowi selama 9 tahun terakhir.
Kedua, Pemilu 2024 perlu mencari penerusnya Jokowi.
"Saya sampai ditelpon berulang kali oleh si polisi.Saya tak mengangkat telpon karena sudah jelas jawaban di chat WA (whatsapp)," paparnya.
Ternyata polisi tersebut tak menyerah, ia lantas menghubungi Rektor pada Sabtu, 3 Februari sembari menyertakan contoh-contoh video dari kampus lainnya di Jawa Tengah.
"Setahu saya video contohnya dari Undip, UIN,dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lainnya di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto)," jelasnya.
Kendati menolak, polisi tersebut terus memohon kepada Rektor Unika.
Kali ini, lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi hanya statement pernyataan saja.
Sama halnya dengan permintaan video, Rektor Unika juga diberi contoh pernyataan dari seorang Rektor Kampus lain di Semarang.
"WA tadi pagi terakhir jam 11, bahasanya pak mbok kasihani saya. Saya jawab, saya tahu jenengan jalankan tugas tapi tolong hormati pilihan kami," terangnya.
Ferdi menyebut, menolak untuk pembuatan video tersebut karena ada beberapa alasan.
Alasan pertama, berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung Majelis Kehormatan MK sudah menyatakan keputusannya yang menyatakan ada pelanggaran.
Alasan lainnya, pernyataan Presiden yang mengatakan boleh memihak dan berkampanye. Padahal pernyataan presiden November 2023 menyuruh ASN, TNI, Polri untuk netral.
"Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika," ungkapnya.
Jejak Gedung Kawasan Kota Lama Semarang yang Terbakar, Bagian dari the Big Five di Awal Abad 20 |
![]() |
---|
Jurnalis FC Gandeng SSB Emerald Semarang di HUT ke-3, Satukan Kebersamaan di Lapangan Hijau |
![]() |
---|
Harga Beras Medium di Semarang Tembus Rp15 Ribu per Kilogram, Ini Penyebabnya |
![]() |
---|
Percontohan Nasional, Koperasi Merah Putih Gedawang Tembus Omzet Rp 69 Juta dalam 1,5 Bulan |
![]() |
---|
Wali Kota Semarang Anjurkan Pedagang Kelontong Kulakan di Koperasi Merah Putih |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.