Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Semarang

30 Guru Besar Undip Soroti Kemunduran Etika Demokrasi Pemerintah di Tahun Politik

Mereka terdiri dari 30 guru besar dari berbagai fakultas, mahasiswa dan dosen menggelar aksi pernyataan sikap di depan Gedung Widya Puraya Undip, Rabu

Penulis: Agus Salim Irsyadullah | Editor: m nur huda
Tribunjateng/Agus Salim
Sejumlah sivitas akademika Undip yang tergabung dalam anggota masyarakat kampus Diponegoro memberikan pernyataan sikap kemunduran demokrasi di depan Gedung Widya Puraya Undip Semarang, Rabu (7/2/2024). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sejumlah civitas akademika Universitas Diponegoro, yang tergabung dalam anggota masyarakat kampus Diponegoro ikut menyuarakan keresahan demokrasi terkini.

Mereka terdiri dari 30 guru besar dari berbagai fakultas, mahasiswa dan dosen menggelar aksi pernyataan sikap di depan Gedung Widya Puraya Undip, Rabu (7/2/2024).

Terlihat dalam pembacaan pernyataan sikap, Prof Suradi Wijaya Saputra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Kemudian ada juga guru besar Fakultas MIPA, Prof Muhammad Nur dan Guru besar Fakultas Hukum, Prof. Lita. Beberapa guru besar lain juga ikut terlihat.

"Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika dan moral dan kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir," ujar civitas akademisi Undip, Prof Muhammad Nur yang membacakan pernyataan sikap, Rabu (7/2/2024).

Prof. Suradi Wijaya mengatakan pernyataan sikap dilakukan sebagai wujud keprihatinan atas kemunduran demokrasi di tahun politik 2024.

"Ini sekitar 30 guru besar ada di sini untuk pernyataan sikap sebagai bentuk keprihatinan guru besar, dosen dan mahasiswa didukung bersama dengan alumni seluruh fakultas Undip," katanya.

"Diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan MK no 90 yang sudah diputuskan itu merupakan pelanggaran etika berat." kata Prof. Suradi. 

Ia menambahkan, etika seharusnya menjadi aspek tertinggi dalam setiap tingkah laku, termasuk sikap berpolitik. 

Ia juga menyerukan kepada seluruh sivitas akademika Undip untuk mengawal proses demokrasi secara terbuka.

"Kami punya kepentingan agar nilai moral etika dijunjung tinggi. Kami setuju bahwa kita harus mengwal betul pilpres 2024 ini yang sudah tampak terang benderang adanya pelanggaran etika dan moral," tegasnya.

Prof. Suradi pun mengimbau agar masyarakat tak terjebak janji-janji politisi yang tak masuk akal.


"Tidak masuk akal janji-janji yang membebani APBN. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa kita terbebani utang luar negeri yang sangat besar. Janji gratis ini tidak mendidik bangsa. Kemandirian sikap berdikari harus diutamakan," ungkapnya.


Ketua Bem Undip, Farid Darmawan pernyataan sikap yang dilakukan tak sebatas mengikuti arus politik. Melainkan ada keresahan bersama yang harus disuarakan.


"Kami bukan mengikuti kampus yang lain, tapi ini menandakan bahwasanya simbol-simbol itu tetap ada,"


"Dalam hal ini mengingatkan birokrasi negara untuk terus bersikap netral, bersikap adil dalam pemilu, pun juga demokrasi." paparnya.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved