Mahasiswa UGM Minta Pratikno dan Ari Dwipayana Pulang ke Demokrasi

TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA - Sivitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengelar seruan di halaman Fisipol UGM, Senin (12/2).

Hadir dalam seruan ini para mahasiswa, dosen hingga alumni Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Di dalam seruan ini, sivitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti dua orang alamaternya yang saat ini berada di pemerintahan yakni Menteri Sekrtaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana. 

Perwakilan mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Rubiansyah mengatakan, civitas akademika berkumpul karena situasi demokrasi yang terjadi pada saat ini bahwa ada upaya-upaya pencideraan demokrasi untuk kepentingan pribadi dan golongan oleh kekuasaan. 

Kemudian, yang lebih disayangkan terdapat civitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berada di pusaran pemerintahan.

"Oleh karena itu, kami segenap keluarga besar sivitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi hari-hari ini dan melibatkan civitas akademika kami," ujar Rubiansyah, di halaman Fisipol UGM, Senin. 

Rubiansyah menyampaikan, sebagai mahasiswa, akan terus berkomitmen untuk menjaga apa yang dicita-citakan dari demokrasi. Setelah itu, Rubiansyah mewakili sivitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan UGM membacakan surat yang ditujukan kepada Pratikno dan Ari Dwipayana. 

"Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwipayana guru-guru kami di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Izinkan kami menulis surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa," ucap dia. 

Rubiansyah menuturkan, rasanya baru kemarin para mahasiswa mendengar ceramah dari Pratikno dan Ari Dwipayana di kelas mengenai demokrasi. 

Para mahasiswa diyakinkan bahwa demokrasi merupakan berkah yang harus selalu dijaga keberlangsunganya.

"Bagaimana tidak? Indonesia telah bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia, menjadi salah satu negara demokratis paling dinamis di Asia," ungkap dia.

Tradisi tersebut ditandai beberapa hal, mulai dari penarikan angkatan bersenjata dari politik, liberalisasi sistem kepartaian, pemilu yang jurdil, kebebasan berbicara hingga kebebasan pers. 

Rubiansyah menyampaikan, semua itu tidaklah mudah dilakukan di negara dengan masyarakat majemuk yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari dampak krisis keuangan. Namun, sayangnya, lebih dari 20 tahun sejak datangnya berkah tersebut, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran.

"Melihat situasi perpolitikan Indonesia saat ini, rasanya kami semakin resah, sama seperti Mas Ari yang khawatir dengan harga tinggi demokrasi atau seperti Pak Tik yang resah dengan otoritarianisme Orde Baru seperti yang disampaikan dalam beberapa tulisan di masa lalu," ungkap dia.

Keresahan ini sudah muncul sejak 2019. Saat itu sudah turun ke jalan untuk memprotes banyak hal yang dirasa mengancam demokrasi, mulai dari revisi UU KPK, terbitnya Ciptakerja, revisi UU ITE dan lainya.