LDII Ajak Warga Sabar Tunggu Hasil Hitung Resmi KPU, Hasyim Nasution : Kita Harus Arif dan Bijaksana

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Media massa dan berbagai lembaga survei bekerja sama menampilkan hasil hitung cepat atau quick count, yang menampikan kemenangan pasangan capres Prabowo dan Gibran.

Hasil hitung cepat sebaiknya tidak disikapi dengan euforia, tapi dengan kesabaran menunggu hasil akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ajakan tersebut dikemukakan Sekretaris DPP LDII Hasyim Nasution, menyikapi euforia masyarakat dalam menanggapi hasil hitung cepat usai Pemilu.

Menurutnya, masyarakat harus arif dan bijaksana, dan lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan menjaga agar Pemilu tetap damai.

Ia juga mengingatkan, hitung cepat dalam sejarah Pemilu selalu memunculkan dua perbedaan karena persoalan pelaksanaan metodologi.

Hasil yang berbeda tersebut, bisa memantik keributan bila terdapat pihak yang memprovokasi,

“Ingat Pemilu 2004 antara Megawati dan SBY, ada dua hasil hitung cepat yang berbeda. Pemilu 2014 dan 2019 juga demikian, yang disusul perselisihan antarpendukung,” Hasyim Nasution.

Hitung cepat menurutnya tidak bisa dijadikan patokan resmi, namun untuk mengetahui kinerja dan upaya pemenangan,

“Untuk itu, kami mengajak agar masyarakat menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Jangan sampai semangat mengikuti pesta demokrasi justru menghasilkan suasana yang tidak menentu setelah pesta bubar,” imbaunya.

Hasyim juga mengingatkan, agar KPU tetap menjaga independensinya sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam menegakkan demokrasi.

Ia menegaskan, Pemilu merupakan prosedur menciptakan keterwakilan rakyat dalam pemilihan eksekutif dan legislatif,

“Pemilu yang jujur dan adil, menghasilkan pemerintahan yang kredibel, legal, dan dilegitimasi rakyat, serta menjadi cermin keterwakilan rakyat,” tegas Hasyim Nasution.

Ia juga menambahkan Pemilu merupakan ajang untuk menyentuh hati rakyat, agar bersedia dan yakin untuk memilih pemimpin dan wakil mereka.

Dengan demikian KPU secara langsung menjaga tegaknya demokrasi, “KPU yang jujur dan adil merupakan penjaga demokrasi. Maka masyarakat harus mempercayainya, dan tidak mendelegitimasi hasil Pemilu. Ini berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan bangsa,” paparnya.

Ia juga mengingatkan keterlibatan generasi muda yang lebih dari setengah peserta Pemilu, menjadi bagian penting dari proses edukasi politik,