Porsi Kredit UMKM Baru 19 Persen, Jokowi Minta Terobosan Baru

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Masih minimnya porsi kredit perbankan ke sektor UMKM kini tengah menjadi sorotan, karena hanya mencapai 19 persen dari total kredit.

Padahal, target kredit ke sektor UMKM mencapai porsi 30 persen di 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perbankan perlu memiliki terobosan untuk memperbesar porsi kredit tersebut.

Menurutnya, UMKM saat ini perlu ada dukungan, terutama terkait dengan permodalan. ”Sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ujarnya, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024, Selasa (20/2).

Pada kesempatan saat yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki mengatakan, kondisi tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh perbankan. Sebab, porsi kredit UMKM tersebut justru menurun dari kondisi pada 2 tahun lalu yang mencapai 21 persen.

Menurut dia, satu hal yang sudah lama ia usulkan adalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang tak hanya mengandalkan agunan, tetapi dipermudah dengan menggunakan credit scoring.

Selain itu, dia menambahkan, saat ini penyalur KUR juga tidak bisa hanya mengandalkan perbankan. Ia berharap perlu ada penambahan penyalur KUR agar porsinya terus meningkat.

”Kalau terus rendah begini, harus diperlebar penyalur KUR. Tidak hanya bank, tapi koperasi simpan pinjam dan fintech,” bebernya.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh bank untuk bagaimana caranya meningkatkan kredit ke UMKM.

Menurut dia, perlu banyak inisiatif yang harus dilakukan perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM. Misalnya, melalui berbagai produk perbankan yang inovatif. ”Ini akan kami dorong terus untuk mencapai target 30 persen tadi,” ujarnya.

Perbaikan

OJK pun kini tengah dalam upaya melakukan perbaikan terkait dengan penyaluran kredit UMKM, terutama KUR. Hal itu mengingat beberapa waktu lalu ditemukan adanya penyelewengan yang terjadi dalam penyaluran KUR karena dinilai tidak tepat sasaran.

Dian menyatakan, penyaluran KUR tidak hanya melihat kesiapan bank sebagai penyalur, melainkan perlu dilihat juga dari sisi nasabah yang menjadi penerima KUR.

Dia menambahkan, selama ini pihaknya telah bekerjasama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Koperasi-UKM serta Kementerian Perekonomian, dengan harapan penyaluran KUR berjalan seperti seharusnya. ”Kalau ada yang kurang sesuai, tentu kami melakukan penyesuaian,” ucapnya.

Dian pun memastikan pada tahun ini ada beberapa yang disempurnakan tak hanya tentang KUR, namun secara luas untuk kredit UMKM. Penyempurnaan itu mulai dari sistem pengawasan hingga kemudahan akses seperti penggunaan credit scoring.