Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Nasional

Kenaikan Cukai Rokok Sasaran Empuk untuk Biayai Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Menurutnya, skenario menaikkan cukai rokok menjadi siasat pemerintah untuk menekan pelebaran defisit APBN 2025.

Editor: m nur huda
tribunjateng/raka f pujangga
Ilustrasi pita cukai rokok - Skenario menaikkan cukai rokok menjadi siasat pemerintah untuk menekan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai penerimaan negara bisa ditingkatkan melalui instrumen pajak.

Menurutnya, skenario menaikkan cukai rokok menjadi siasat pemerintah untuk menekan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Yang sudah dalam rencana, pemerintah akan menaikkan cukai rokok,” ucap Anthony kepada Tribun Network, Selasa (27/2/2024).

Ekonom senior itu memandang bahwa cukai rokok menjadi target empuk pemerintahan mendatang untuk menaikkan penerimaan negara.

“Masyarakat perokok yang mayoritasnya terdiri dari lapisan kelompok bawah atau miskin akan semakin tertekan,” katanya.

Dampak dari kenaikan cukai rokok tersebut angka kemiskinan dapat meningkat signifikan.

Anthony melihat sumber pajak lainnya yang berpotensi dinaikkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan menaikkan PPN bisa menekan pendapatan riil masyarakat, dan pada gilirannya akan menekan ekonomi.

“Begitu juga dengan pengurangan subsidi atau anggaran program sosial, berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan,” imbuhnya.

Dia berpandangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto akan sulit melanjutkan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya di sektor ekonomi.

Kebijakan populis seperti makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo selama kampanye bakal sulit terealisasikan.

Hal itu lantaran faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tak mendukung. 

"Tetapi, kebijakan populis tersebut mungkin sulit terealisasi. Akhirnya seperti Jokowi, banyak janji kampanye tidak pernah terealisasi," jelas Anthony.

"Kebijakan kasih makan gratis, BPJS gratis, semacam itu sulit. Karena janjinya tidak realistis, dalam arti memerlukan dana yang relatif terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan APBN," imbuhnya menegaskan.

Direktur Ekssekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan target defisit akan sangat konservatif atau berhati-hati.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved