Strategi Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil jelang ramadan tahun 2024 ini. Terutama beras, yang kini tengah menjadi sorotan berbagai pihak.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memaparkan berdasarkan pemantauan di aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), tidak dipungkiri memang harga beras mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Ia mengatakan, di tengah kenaikan harga beras ini pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan intervensi di berbagai wilayah.

"Tentu perlu waktu, sehingga (harga beras) di pasar induk mengalami penurunan," jelas Isy Karim pada dialog forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema  'Persiapan Ramadhan, Kondisi Harga Bahan Pokok' secara virtual yang juga diikuti media, Senin (4/3/2024).

Karim menjelaskan, pihaknya telah menugaskan Perum Bulog untuk impor beras, di mana untuk impor 2 juta ton pada 2024 yang sudah diproses sebelumnya akan ada penambahan sebanyak 1,6 juta ton.

"Masyarakat tidak perlu khawatir beras mengalami kekurangan," katanya.

Sementara itu terkait situasi yang terjadi saat ini Karim menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh fenomena El Nino yang mempengaruhi masa tanam, terutama untuk beras premium yang hampir seluruhnya beras lokal.

Sehingga kata dia, pemerintah mengambil langkah impor dan peningkatan subsidi pupuk untuk memastikan ketahanan pangan. Adapun upaya mengendalikan harga dilakukan dengan membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Pemerintah telah menyiapkan lebih dari 1,2 juta ton beras cadangan, ditambah dengan cadangan untuk keperluan komersial menjadi 1,4 juta ton," sebut dia.

Turut hadir Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani menjelaskan, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri telah dipastikan bahwa semua pihak terkait siap mendukung ketersediaan pangan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rachmi menegaskan pada rapat tersebut juga tidak ada wacana untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini merupakan anomali. "Jika HET dinaikkan maka akan ada kemungkinan harga beras tidak akan bisa turun lagi," terangnya.

Adapun terkait situasi kenaikan harga beras saat ini, Rachmi membeberkan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa produksi beras nasional mengalami kontraksi delapan bulan terakhir yang berada di bawah angka kebutuhan beras nasional.

Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah mengimpor beras sejak tahun 2023 dan menyiapkan cadangan pangan untuk intervensi sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022.

"Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, pemerintah juga memberikan bantuan pangan sebesar 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kepada 22 juta penerima," terangnya.

Rachmi menambahkan, strategi lain yang diambil adalah menyiapkan waduk dan embung sebagai cadangan air, serta mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan menambahkan beras dari luar negeri. Pemerintah, kata dia, juga akan mengoptimalkan lahan di sekitar waduk untuk budidaya.