AS yang Dulu Pernah Cekal Prabowo Kini Nyatakan Siap Kerja Sama

TRIBUNJATENG.COM, WASHINGTON DC - Presiden AS Joe Biden siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika ia pada akhirnya menjadi presiden terpilih.

Hal itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (5/3/2024),

Prabowo dan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk sementara unggul jauh dari dua paslon lain.

Baca juga: Perilaku Buruk Dubes AS di Singapura Jadi Perhatian Serius Gedung Putih

Meski demikian, Gedung Putih tetap belum mengucapkan selamat kepada paslon 02 itu, meski sejumlah negara lain, termasuk Inggris, Australia, China, dan Rusia telah melakukannya.

Kirby mengatakan, “Kami memberikan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilu yang sukses. Presiden (Biden) tidak sabar untuk segera berinteraksi dengan pemerintahan yang baru dan memperkuat kerja sama kami yang saat ini sudah pada tahap kemitraan strategis.

Lebih jauh Kirby mengatakan, “Tentu saja kami mengikuti dengan seksama proses penghitungan suara yang sedang berlangsung, dan kami tahu bahwa Menteri Subianto memimpin jauh."

"Kami memiliki hubungan kerja sama yang sangat baik dengannya sejak ia menjabat menteri pertahanan, dan apabila ia pada akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan tersebut.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi hasil pemilihan presiden 2024, yang seharusnya baru akan disampaikan sekitar akhir Maret, jika tidak ada perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang pilpres 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, dituduh telah melemahkan demokrasi Indonesia.

Ini dikarenakan rekam jejak keduanya, dan langkah-langkah politik yang mereka ambil menjelang pemilu.

AS sempat cekal Prabowo

Amerika sempat mencekal Prabowo pascareformasi akibat rekam jejaknya yang buruk dalam isu HAM.

Prabowo, yang pernah menjadi menantu mantan Presiden Soeharto yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi pada 1998.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang melangsungkan penyelidikan terhadap berbagai tuduhan itu, pada 21 Agustus 1998 mengeluarkan surat keputusan yang menyarankan Presiden BJ Habibie ketika itu untuk menjatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan.

Setelah mengkaji keputusan DKP itu, pada 29 November 1998 Habibie memberhentikan Prabowo, namun tetap memberi hak pensiun sebagai pejabat tinggi.