HASIL PILRES 2024: Prabowo-Gibran Unggul di 16 Provinsi, KPU Ingin Rekapitulasi Selesai18 Maret

Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan rekapitulasi suara nasional dalam negeri di 16 dari 38 provinsi.

Hasil rekapitulasi sementara untuk pemilu presiden, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Kemarin KPU kembali melanjutkan penghitungan rekapitulasi dengan menggunakan dua panel sama seperti metode yang digunakan untuk penghitungan suara luar negeri.

Di panel A bakal merekapitulasi suara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Sementara panel B, merekapitulasi suara provinsi Jawa Timur.

KPU memiliki waktu hingga 20 Maret untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemilu 2024. Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan rekapitulasi ditargetkan selesai pada 18 Maret mendatang.

"Kalau target kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18," kata Mellaz di kantornya.

Dari ke-16 provinsi yang sudah melakukan, Prabowo-Gibran unggul di semua provinsi (lihat grafis...!)

Wacana Hak Angket Digembosi

Sementara itu, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDI Perjuangan (PDIP) serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Aria Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di Ruang Sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/3) lalu.

Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron dalam sidang tersebut.

Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani hingga cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Namun, kini hak angket terkesan mendek. Bahkan, ada dugaan usulan hak angket ini berupaya dijegal di tengah jalan.