HASIL PILRES 2024: Prabowo-Gibran Unggul di 16 Provinsi, KPU Ingin Rekapitulasi Selesai18 Maret

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan proses rekapitulasi penghitungan suara dalam negeri rampung pada 18 Maret 2024 mendatang.

KPU memiliki waktu hingga 20 Maret 2024 untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

“Kalau target kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 (Maret),” kata Anggota KPU RI August Mellaz di kantornya, Rabu (13/3).

Rekapitulasi nasional ini masih berlangsung beririsan dengan proses rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi. Masih ada beberapa provinsi yang belum rampung rekapitulasi.

“Karena ini hasil pantauan kami juga, rekapitulasi yang dilakukan teman teman di provinsi, dan relatif kan semua sudah di bagian akhir. Tinggal nanti begitu selesai kita jadwalkan untuk rekapitulasi di nasional,” ujarnya.

“Jadi sekarang tinggal nanti biasanya mereka sudah selesai, kemudian dikasih jeda satu dua hari untuk rehat menyiapkan beberapa hal, tapi mungkin untuk ke depannya sehari cukup,” imbuhnya.

Sebagai informasi, proses rekapitulasi nasional dilakukan dengan metode dua panel yang digelar dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi paslon, partai, maupun Bawaslu. Hingga Rabu (13/3) total KPU telah mengesahkan 16 dari 38 provinsi.

August Mellaz optimis perhitungan suara Pemilu 2024 secara nasional bisa diselesaikan sebelum jadwal pada 20 Maret 2024 mendatang.

Diketahui saat ini proses perhitungan suara provinsi di Pemilu 2024 sudah mencapai 16 provinsi.

“Kalau target kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret. Karena kami juga pantau di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai bagian akhir,” kata Mellaz.

Sementara itu untuk perhitungan suara hari ini, Mellaz mengungkapkan ada dua panel pelaksanaan rekapitulasi suara. “Panel A ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Untuk panel B ada Provinsi jawa timur,” jelasnya. Diungkapkan Mellaz bahwa rekapitulasi suara di panel A akan dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersama anggota KPU lainnya.

Sementara itu panel lainnya dipimpin oleh dirinya dan anggota KPU lainnya Mochammad Afifuddin. Mellaz juga mengungkapkan tak ada masalah perhitungan dua panel di hari ini.

“Nggak ada kendala sama sekali. Kalau melihat pola dan segala macamnya saksi dari peserta pemilu baik yang pilpres maupun pileg relatif tidak berubah. Yang berubah saksi dari peserta pemilu DPD. Jadi itu relatif dinamikanya tidak terlalu mememuka,” tegasnya.

Prabowo Unggul

Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan rekapitulasi suara nasional dalam negeri di 16 dari 38 provinsi.

Hasil rekapitulasi sementara untuk pemilu presiden, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Kemarin KPU kembali melanjutkan penghitungan rekapitulasi dengan menggunakan dua panel sama seperti metode yang digunakan untuk penghitungan suara luar negeri.

Di panel A bakal merekapitulasi suara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Sementara panel B, merekapitulasi suara provinsi Jawa Timur.

KPU memiliki waktu hingga 20 Maret untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemilu 2024. Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan rekapitulasi ditargetkan selesai pada 18 Maret mendatang.

"Kalau target kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18," kata Mellaz di kantornya.

Dari ke-16 provinsi yang sudah melakukan, Prabowo-Gibran unggul di semua provinsi (lihat grafis...!)

Wacana Hak Angket Digembosi

Sementara itu, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDI Perjuangan (PDIP) serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu juga telah disuarakan oleh Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS, dan Aria Bima dari PDIP dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di Ruang Sidang DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/3) lalu.

Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron dalam sidang tersebut.

Tercatat 285 dari 575 anggota DPR absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani hingga cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Namun, kini hak angket terkesan mendek. Bahkan, ada dugaan usulan hak angket ini berupaya dijegal di tengah jalan.

Di mana, hal itu terlihat dari kurang kompaknya partai pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan menggodok hak angket di DPR. Bahkan, kekinian, Ganjar Pranowo sampai dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dan suap.

Tak hanya itu, ada pula informasi yang menyebutkan jika kubu Prabowo Subianto mencoba meloby kubu Anies dan Ganjar untuk bersatu. Sehingga, pengguliran hak angket kandas sebelum dimulai.

Lalu, bagimana nasib hak angket terkait Pilpres 2024 saat ini?

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI hingga kini belum juga mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang mengungkapkan, partainya masih berkomunikasi untuk merealisasikan pengajuan hak angket.

“Kita juga sedang melakukan percakapan-percakapan lintas fraksi, lintas partai,” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Junimart enggan mengungkapkan jumlah tanda tangan yang telah terkumpul, sebagai syarat pengajuan hak angket.

Dia meminta semua pihak untuk menunggu proses untuk merealisasikan hak angket tersebut.“Itu bukan menjadi ukuran. Kalau tidak memenuhi kuota juga enggak bisa. Kita lihat aja nanti. Kita menunggu aja,” ucap Junimart.

Junimart menambahkan, bahwasanya hak angket merupakan hak dari para anggota DPR RI.Sebab itu hak angket ini merupakan bentuk fungsi pengawasan para anggota DPR.

“Kan angket itu adalah untuk melakukan fungsi pengawas. Fungsi mengkritisi. Bukan fungsi untuk membatalkan,” terangnya.

Di sisi lain, koalisi perubahan mempertimbangkan segera mengambil alih untuk memprakarsai hak angket kecurangan Pemilu 2024. Sebagai bukti keseriusannya, para sekretaris jenderal (Sekjen) NasDem, PKS dan PKB bakal bertemu pada Jumat (15/3) pekan ini.

Hal tersebut diungkap oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Mulanya, Hermawi menanggapi soal cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut sudah membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024.

Menurutnya, koalisi perubahan sejak awal ingin berjalan seiring dengan PDIP sejak pertama kali Ganjar mengungkap keinginan menggulirkan hak angket kecurangan pemilu.

Namun faktanya, lanjut Hermawi, usulan hak angket yang digulirkan kubu paslon 03 tersebut jalan di tempat karena banyak dinamika politik.

“Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika maka hak angket akan gol, tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama,” kata Hermawi, Senin.

Karena itu, Hermawi memutuskan pihaknya akan mengumpulkan kembali para sekjen koalisi perubahan pada Jumat pekan ini. Nantinya, pihaknya akan mencari terobosan mengenai hak angket sembari buka bersama (bukber) puasa.

“Untuk mengatasi kesan lambat ini maka hari jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan,” katanya.

Lebih lanjut, Hermawi menambahkan koalisi perubahan sudah mengambil sikap jika nantinya koalisi paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih tetap jalan ditempat soal hak angket. Satu di antaranya koalisi perubahan yang memprakarsai secara langsung hak angket tersebut.

“Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD (tanda tangan) dan 2 fraksi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta masyarakat tidak menggulirkan pengadilan rakyat untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dia menyatakan semua pihak harus mentaati hukum yang berlaku.

“Saya kira kan negara ini negara hukum. Kita punya mekanisme, semuanya kita harus belajar mentaati hukum. Kan kita tidak ada dikenal pengadilan rakyat,” ucap Doli, Rabu (13/3).

Doli mengingatkan bahwa pengadilan rakyat tidak dikenal dalam negara demokrasi. Sebaliknya, ia mempertanyakan konsep pengadilan rakyat yang digulirkan oleh para akademisi.

“Siapa yang kalau pengadilan itu kan juga udah diatur, ada hakimnya, ada jaksa penuntutnya, ada pembelanya, siapa terdakwanya, gitu. Nah ini siapa, gitu loh. Pengadilan rakyat itu saya kira tidak pernah dikenal dalam negara demokrasi. Kita sudah sepakat negara kita ini adalah negara hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Doli menambahkan bahwa Indonesia seharusnya mengamalkan sistem demokrasi yang sudah diatur dalam konstitusi. Karena itu, semua hal yang menyangkut kecurangan pemilu bisa digulirkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jadi kalau memang ada ditemukan hal-hal yang dinilai kurang tepat secara hukum dan segala macemnya, pergunakan aja mekanisme jalur hukum yang sudah ada,” pungkasnya. (Tribun Network/ Yuda/mar/dan/wly)

Baca juga: Warga Jati Kudus Terdampak Banjir Dievakuasi Gunakan Truk Dalmas

Baca juga: Rencana Datangkan Kapolda Aktif sebagai Saksi di Sengketa Pilpres, Yusril : Ya Silakan saja Datang

Baca juga: Gojek dan GoPay Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan Ramadan

Baca juga: Pemkab Jepara Perluas Cangkupan Layanan Prioritas Stunting di 70 Desa