Pembagian Rice Cooker Gratis Tak Sesuai Target, Kementerian ESDM MInta Maaf

Saat itu, usulan penerima AML mencapai 811.109 rumah tangga. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 220.056 rumah tangga yang datanya duplikasi berdasarkan NIK atau KTP, sedangkan 588.053 rumah tangga tidak mengalami duplikasi data.

Kemudian pada data yang tidak duplikasi tersebut dilakukan survei lapanga oleh PLN, dan diketahui hanya 75,4 persen atau sebanyak 443.560 rumah tangga yang dinyatakan memenuhi kriteria.

Selanjutnya dari data yang memenuhi kriteria tersebut kembali dilakukan validasi oleh pihak kepala desa. Di mana hasilnya, sebanyak 342.621 rumah tangga dinyatakan valid lengkap atau layak untuk menerima bantuan rice cooker.

"Terdapat lebih dari 100.000 data tidak lengkap. Sangat disayangkan memang karena keterbatasan waktu data ini tidak bisa ditetapkan. Tanggal terakhir penetapan adalah tanggal 18 Desember 2023," ungkap Jisman.

Ia menuturkan, proses penetapan calon penerima tersebut dilakukan secara bertahap dan pararel dengan survei lapangan oleh PLN. Selain itu, pengadaan rice cooker juga dilakukan bersamaan dengan pendataan.

Ada 5 merek rice cooker untuk pengadaan yakni Cosmos, Miyako, Maspion, Sanken, dan Sekai. Pengadaan rice cooker pun dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

"Pengadaan AML 2023 dilakukan melalui e-ketalog dengan mempertimbangkan waktu yang terbatas, yang tidak memungkinkan lelang," kata dia.

Lebih lanjut, Jisman mengatakan, setelah daftar penerima rice cooker gratis ditetapkan, barulah pembagian dilakukan secara bertahap 12 Desember 2023 hingga 13 Februari 2024 oleh PT Pos (Persero).

Dengan demikian, untuk pengumpulan data hanya dilakukan dalam satu bulan, dan penyalurannya hanya dalam dua bulan.

"Jadi hanya 2 bulan (penyaluran rice cooker), dan satu bulan untuk pegumpulan data. Jadi kami persis tidak punya ruang cukup untuk masukan, baik itu PLN dan PT Pos.

Itu mungkin yang bisa kami tangkap kenapa banyak terjadi seperti ini. Intinya tidak ada waktu untuk memberikan feedback pengelolaan di lapangan," paparnya.

Kendati begitu, Jisman menegaskan, bahwa program bagi-bagi alat masak listrik (AML) ini sudah didampingi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM, serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

"Jadi kami sangat perlu kehati-hatian, kami selalu taat aturan untuk governance ini. Kami bersyukur saat ini Itjen dan BPK sudah melakukan audit terhadap pelaksanaan prorgam ini," pungkas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minta Maaf Pembagian "Rice Cooker "Gratis Tak Sesuai Target, ESDM: Ini Program Pertama"

Baca juga: Program Bagi-bagi Rice Cooker Kementerian ESDM, Ternyata Kota Semarang Cuma Dapat 48 Unit