Inovasi dan Sinergi Pekalongan untuk Percepatan Penurunan Stunting

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan stakeholder terus bergerak bersama, berkolaborasi, dan berinovasi melakukan inovasi terbaik dalam upaya percepatan penurunan Stunting di Kota Pekalongan serta melakukan monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan terkait Stunting secara transparan dan akuntabel. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinsos-P2KB setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekalongan, di Ruang Jlamprang Setda setempat, Rabu (27/3/2024).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa, adanya rakor ini dimaksudkan untuk menguatkan peran TPPS Kota Pekalongan agar penurunan stunting bisa berjalan lebih maksimal. Walaupun berbagai macam pengentasan stunting telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan, diantaranya Program One Day, One Egg, Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), pengecekan kehamilan gratis di puskesmas bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi bayi, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putrì dan sebagainya.

"Tetapi, ternyata penurunannya belum signifikan. Hal ini perlu direview kembali, dan analisis lagi penyebabnya apa," ucapnya.

Menurutnya, penanganan stunting sebetulnya harus dimulai sejak pranikah dengan melibatkan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Kementerian Agama, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan calon pengantin. Sebab, berdasarkan data di lapangan, angka pernikahan anak dibawah umur di Kota Pekalongan masih terjadi.

"Apakah mereka sudah mempersiapkan secara matang, apakah mereka sudah siap secara materi (mapan) dan antisipasi-antisipasi mempersiapkan kehidupan setelah menikah apakah sudah dilakukan, bukan asal nikah. Semua harus dipersiapkan secara lahir dan batin. Dari rakor ini, diharapkan ada masukan, ide ataupun inovasi dari tim TPPS, para OPD, unsur masyarakat lain agar penurunan stunting di Kota Pekalongan bisa signifikan," harapnya.

Wakil Walikota Pekalongan sekaligus Ketua TPPS Kota Pekalongan, Salahudin menambahkan, rakor ini diharapkan menghasilkan beberapa masukan terkait langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Dimana, program-program dan upaya yang sudah ada perlu diperbaharui terus menerus dengan inovasi-inovasi penggalian potensi Sumber Daya Masyarakat. Menurutnya, stunting menjadi perhatian penting karena menyangkut masalah gizi dan kecerdasan generasi di masa yang akan datang. Tugas pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Misalnya, dari potensi rumah makan atau restoran, jangan sampai di sekeliling restoran atau rumah makan itu banyak anak stunting, karena disitu sumber gizi dan sumber makanan dan minuman. Demikian pula, memaksimalkan lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan ekonomi lebih atau CSR untuk membantu pengentasan stunting. Kami berharap, angka stunting di Kota Pekalongan tidak bertambah," beber Wawalkot Salahudin.

Ditambahkan Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi bahwa, angka prevalensi stunting di kabupaten/kota se-Indonesia pada Tahun 2023 memang belum dirilis, namun untuk tingkat provinsi sudah dirilis. Dimana, angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah tercatat turun sekitar 0,1 persen dari 20,8 persen menjadi 20,7 persen. Kendati demikian, pihaknya optimis dan berharap, angka penurunan stunting di Kota Pekalongan bisa tercapai secara signifikan dengan berbagai program pemerintah yang sudah dijalankan selama ini.

"Kegiatan rakor TPPS ini bertujuan untuk mengkonvergensikan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing OPD, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi profesi, dan sebagainya yang berconcern terhadap penurunan stunting dan diintegrasikan supaya nanti kegiatan penurunan stunting ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Nanti, akan ada rapat per bidang untuk menyusun program kerja dalam pengentasan stunting," pungkasnya. (Peh)