Siswanto dan Pengusaha Pabrik Gula Ini Dijagokan Golkar di Pilkada Blora 2024

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Dua nama kader Golkar dijagokan Partai Beringin untuk ikut meramaikan gawe Pilkada Blora 2024.

Meskipun hingga kini belum dipastikan apakah dua nama itu diplot untuk posisi calon bupati atau calon wakil bupati di Kota Sate.

Dua nama itu adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Blora, Siswanto. Saat ini, mantan jurnalis ini juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Blora.  

Sedang nama kedua adalahpengusaha pabrik gula, Lie Kamajaya.

Nama Siswanto dan Lie Kamajaya secara resmi tercantum dalam surat penugasan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. 

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora, Siswanto, membenarkan adanya surat penugasan dari DPP Partai Golkar itu.

"Kita ngikutin partai saja, kemarin dari DPP Partai Golkar kan memberikan surat tugas untuk dua nama. Kepada pak Kamajaya, pendiri pabrik gula PT Gendhis Multi Manis (GMM), dan juga saya sendiri untuk menjadi bakal calon bupati," katanya kepada Tribunjateng, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Pilkada Blora 2024, Surat Instruksi DPP PDIP Sudah Diterima DPC, Bakal Usung Siapa?

Baca juga: Rumornya Arief Rohman Nyalon Lagi di Pilkada Blora 2024: Saya Belum Mikir, Masih Fokus Kerja

Menurut Siswanto, sebelum ditentukan siapa yang bakal didaftarkan ke KPU untuk Pilkada 2024, ada beberapa tahapan yang bakal ditempuh, salah satunya survei.

Dalam hal ini, DPP Partai Golkar menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"LSI akan melakukan survei tiga kali, yaitu nanti pertengahan Mei, Juli, dan awal Agustus," jelasnya.

Kendati demikian, survei itu tidak hanya dilakukan untuk dua nama yang telah disebutkan. 

Tetapi, survei juga akan dilakukan pada nama-nama potensial yang diperkirakan bakal maju di Pilkada Blora 2024.

"Untuk LSI itu tidak hanya mengukur nama Siswanto dan Kamajaya saja, tetapi mengukur calon-calon potensial yang ada di Kabupaten Blora," terangnya.

Menurut Siswanto, hasil survei LSI nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam penentuan calon bupati yang bakal mendapat rekomendasi didaftarkan ke KPU.

"Tergantung nanti hasil survei tertinggi siapa, dari internal Golkar atau eksternal Partai Golkar, prinsipnya kita ngikut DPP," terangnya.(Iqs)