DPRD Pati Beri Ratusan Rekomendasi untuk Pemkab, Paling Mendesak Penambahan Armada Pemadam Kebakaran

TRIBUNJATENG.COM, PATI – DPRD Kabupaten Pati menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023. 

Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam forum rapat paripurna di Gedung DPRD Pati, Senin (6/5/2024).

Terdapat total 122 rekomendasi yang diberikan. DPRD meminta agar rekomendasi ini dijalankan pada tahun berjalan ini dan juga tahun mendatang.

Pembacaan rekomendasi disampaikan oleh anggota DPRD Pati Muslihan dari Komisi A. 

Dari total 122 rekomendasi tersebut, 40 di antaranya merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar. 

Terdiri atas bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, bidang perumahan, dan kawasan permukiman. 

Selain itu juga bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta bidang sosial.

“Rekomendasi DPRD ini atas LKPJ Bupati tahun 2023. Banyak sekali yang direkomendasikan. Ini semua dalam rangka perbaikan pemerintahan ke depan. Kami harapkan rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti tahun ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

Dia mengatakan, rekomendasi yang disampaikan DPRD Pati ini sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Beberapa di antara rekomendasi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan armada pemadam kebakaran di setiap eks kawedanan serta antisipasi dan penanganan bencana kekeringan.

“Kami meminta kepada Pemkab agar segera merealisasikan pos-pos pemadam kebakaran di setiap eks kawedanan. Yang belum ada di eks Kawedanan Tayu dan Jakenan. Tentunya kami berharap Pemkab Pati segera menindaklanjuti. Karena sebentar lagi menjelang musim kemarau,” jelas dia.

Ali juga menyoroti terkait potensi bencana kekeringan. Setiap tahun saat musim kemarau, sejumlah wilayah di Pati selalu dilanda kekeringan yang membuat warga Pati harus bergantung pada bantuan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Urusan pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus lebih baik," ucap Ali. 

Selanjutnya, verifikasi bantuan sosial (bansos) harus benar-benar sesuai.

"Jangan sampai yang kaya dapat bantuan sementara yang miskin ada yang tidak dapat. Semua rekomendasi ini penting untuk ditindaklanjuti. Ini semua demi perbaikan jalannya pemerintahan ke depan,” tandas Ali. (mzk)