Pembangunan Jalur Khusus BRT Trans Semarang Bakal Dibiayai Pemerintah Jerman

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pembangunan dedicated line atau jalur khusus BRT Trans Semarang bakal mendapatkan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Jerman.

Pelayanan moda transportasi pemerintah ini akan terintegrasi hingga daerah penyangga antara lain Demak, Kendal, Grobogan, dan Kabupaten Semarang.

Baca juga: Lebaran 2024, Trans Semarang Akan Tetap Layani Masyarakat

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, Pemerintah Kota Semarang akan membahas kelanjutan pembangunan jalur khusus BRT dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Jerman.

Nantinya, Pemerintah Jerman yang akan membiayai pembangunan jalur khusus Trans Semarang. 

"Pemkot Semarang, menjadi salah satu yang diundang rapat dedicated line oleh Kemenhub, termasuk diantaranya Bappenas, lalu ada Direktur Anggaran dan pemerintah Jerman. Sekaligus, untuk membahas masalah pembiayaan dedicated line oleh pemerintah Jerman," jelas Ita, sapaannya, Selasa (21/5/2024). 

Adanya pembiayaan secara penuh dari luar negeri, Ita berharap, bisa semakin menunjang penyediaan transportasi publik lebih mudah di Kota Semarang dan sekitarnya.

Pasalnya, nantinya pelayanan moda transportasi ini akan terintegrasi dengan daerah penyangga. 

"Karena kajian tentang dedicated line ini proses sudah lama sekali guna memberikan transportasi publik dibutuhkan dengan daerah penyangga seperti, Kendal, Demak, Grobogan kabupaten Semarang," ujarnya. 

Dedicated line ini, sambung Ita, merupakan salah satu konsep mewujudkan sistem transportasi publik yang lebih baik. 

Tak hanya pembangunan saja, kajian Feasibility Study (FS) juga dibantu dari Kemenhub.

Hal itu mengingat anggaran cukup besar dan tidak mungkin menggunakan APBD.

Kajian termasuk halte bus serta jalur-jalur yang nantinya terintegrasi. 

Di jalan yang tidak lebar, perlu dipikirkan kolaborasi agar tidak hanya untuk BRT namun kendaraan lain tetap bisa menggunakan jalur yang ada. 

"Memang, kalau untuk jalur yang tidak lebar nanti terintegrasi transportasi mobil lainnya. Dikolaborasikan satu jalur bisa dipakai kendaraan selain BRT jika dibutuhkan," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakoso menyampaikan, proses loan masih dilakukan dari lembaga donor agar dapat mendapat persetujuan dari Bappenas.