Respon Rate Perusahaan Jadi Tantangan dalam SE 2026 di Semarang, BPS Gencarkan Sosialisasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Response rate atau tingkat partisipasi perusahaan menjadi tantangan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Hal itu melihat dari tingkat respon atau response rate dalam survei perusahaan triwulanan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang saat ini baru mencapai sekitar 50–60 persen dari total 700 perusahaan yang menjadi sampel.

Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam penyediaan data ekonomi.

"Sampai saat ini respon rate baru sekitar 50-60 persen.

Ini menjadi tantangan tersendiri karena perusahaan biasanya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari berbagai divisi seperti keuangan, SDM, hingga produksi," ujar Rudi, saat Sosialisasi Kegiatan Statistik 2025 untuk Pelaku Usaha, di Hotel Grasia, Selasa (4/11/2025). 

Baca juga: Dewan Dorong Pemkot Semarang Percepat Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

Menurutnya, tantangan pendataan terbesar justru berasal dari perusahaan besar.

Untuk usaha berbasis rumah tangga, tingkat respons relatif tinggi karena proses pendataan lebih sederhana.

Sementara, usaha berbasis perusahaan besar membutuhkan daya lebih kompleks sehingga pengisian membutuhkan waktu lama. 

"Kalau unit berbasis rumah tangga itu cenderung mudah.

api kalau perusahaan, datanya lebih kompleks dan melibatkan banyak bagian, sehingga pengisiannya tidak bisa cepat," jelasnya.

Guna menggenjot response rate dan memberikan edukasi kepada para perusahaan, BPS Kota Semarang menggencarkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat berpartisipasi aktif pada SE 2026 mendatang. 

Rudi mengimbau perusahaan mulai menyiapkan dokumen penting seperti badan hukum, struktur usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi, pengeluaran, dan prospek usaha, agar pelaksanaan SE 2026 berjalan lancar.

Dia menegaskan, seluruh data yang diberikan bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara individu.

"Kami memahami bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam memberikan data.

Tapi kami pastikan, data yang dikumpulkan hanya untuk keperluan statistik dan penyusunan kebijakan ekonomi," tegasnya.