Kaledonia Baru Membara Lagi, Perancis Tempatkan Ribuan Tentara untuk Berjaga

"Ini akan berjalan sangat baik karena China sudah menemukan beberapa sejarah kolonial di Pasifik," katanya. China sudah berupaya mempererat hubungannya di Kepulauan Pasifik, yang berlokasi strategis antara Amerika Serikat dan Asia, namun dengan tingkat keberhasilan yang beragam.

Setelah membuat pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022 yang membuat Amerika Serikat khawatir, China gagal mencapai kesepakatan perdagangan dan keamanan di seluruh kawasan Pasifik.

China mengalihkan perhatian dan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok, seperti Melanesian Spearhead Group, yang dibentuk pada tahun 1986 untuk mendukung negara-negara Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial.

Yang paling menonjol, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) di Kaledonia Baru sudah dimasukkan sebagai anggota Melanesian Spearhead Group dan Spearhead Group sangat keras mengkritik peran Perancis dalam krisis kali ini.

"Kejadian ini bisa dihindari jika pemerintah Perancis mendengarkan dan tidak melanjutkan rancangan undang-undang Konstitusi yang bertujuan untuk mencairkan daftar pemilih,” kata ketua MSG dan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai.

Dia mengatakan Perancis perlu menyetujui proposal FLNKS untuk melakukan misi dialog dan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang disepakati bersama, untuk "membahas masa depan sehingga keadaan normal dapat dipulihkan dengan cepat dan perdamaian abadi dapat terwujud di Kaledonia Baru".

Dijajah Perancis

Setelah dijajah Perancis pada abad ke-19, Kaledonia Baru resmi menjadi wilayah Perancis pada tahun 1946. Dimulai pada tahun 1970-an, setelah ledakan nikel yang menarik perhatian dunia, ketegangan meningkat di pulau tersebut, dengan berbagai konflik antara Perancis dan gerakan kemerdekaan suku Pribumi Kanak.

Perjanjian Nouméa tahun 1998 membantu mengakhiri konflik dengan menjelaskan tahapan menuju otonomi, serta membatasi hak suara bagi suku Pribumi Kanak dan migran yang tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998.

Perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya tiga referendum untuk menentukan masa depan negara tersebut. Tapi ketiganya ditolak.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Nouméa, pemberian suara dalam pemilihan provinsi dibatasi pada orang-orang yang pernah tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, beserta anak-anak mereka. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Pribumi Kanak, yang jadi warga minoritas.

Perancis menilai pengaturan tersebut tidak demokratis dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka daerah pemilihan bagi orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.

Presiden Macron mengatakan dia akan menunda pengesahan undang-undang tersebut, dan mengundang perwakilan penduduk wilayah tersebut ke Perancis untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan. (kompas.com)

Baca juga: Kecelakaan Maut di Sragen, Pelajar Pengendara Motor Terlindas Truk Boks

Baca juga: Tengku Dewi Putri Akan Gugat Cerai Andrew Andika dalam Waktu Dekat

Baca juga: Final Piala FA: Man City vs Man United di Stadion Wembley, Hari Penghakiman Ten Hag

Baca juga: Jampidsus Dikuntit Densus, Diduga Terkait Penanganan Kasus Korupsi Besar