64 Desa Ditetapkan Jadi Kampung Keluarga Berkualitas, Ditarget Atasi Stunting Hingga Genjot SDM

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih berupaya menuntaskan kasus stunting di wilayahnya.

Satu di antara caranya dengan menetapkan 64 desa sebagai kampung keluarga berkualitas (KB).

Kampung KB didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa yang bertujuan untuk penguatan keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga kasus stunting yang dinilai bisa mengurangi kualitas sumber daya manusia bisa terus diturunkan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak Dan KB (DP3AKB) Kabupaten Semarang, Dwi Saiful Noor Hidayat menjelaskan bahwa hingga Mei 2024 ini sudah terdapat 124 kampung KB di Kabupaten Semarang.

“Targetnya semua desa atau kelurahan yang berjumlah 235 menjadi kampung KB," kata dia saat peluncuran 64 kampung keluarga berkualitas (KB) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran Timur, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Bimbingan Pra Nikah di Karanganyar, Timotius: Upaya Tekan Angka Perceraian dan Penanganan Stunting

Baca juga: Rembuk Stunting, Pemkab Wonosobo Gandeng Tokoh Agama Sinergi Percepat Penurunan Stunting 

Sebanyak 64 pengelola kampung KB tersebut menerima secara simbolis bantuan keuangan dari dana alokasi khusus (DAK) BKKBN yang diserahkan Ketua TP PKK Kabupaten Semarang, Peni Ngesti Nugraha.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih mengapresiasi komitmen Pemkab Semarang memperkuat pembangunan keluarga berkualitas melalui penetapan Kampung KB.

“Saya minta kepada para pengelola kampung KB untuk membuat rumah data kependudukan yang valid.

Kami siap memberikan pembekalan tentang mekanisme operasionalnya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Semarang, M Basari mengingatkan para pemangku kepentingan untuk berkomitmen mencapai nihil stunting pada 2024.

Termasuk mendukung pelaksanaan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

Menurut dia, penanganan stunting tidak bisa oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan swasta, perguruan tinggi, LSM, tim penggerak PKK serta pihak lainnya.

“Saya minta semua pihak terkait berkomitmen penuh dalam mensukseskan program DASHAT," kata Basari.

Sebagai informasi, Pemkab Semarang juga telah menurunkan angka kasus stunting hingga mencapai peringkat stunting terendah ke-dua di seluruh wilayah Jawa Tengah setelah Kota Semarang.

Dari hasil penimbangan serentak seluruh wilayah pada Februari 2024 lalu, didapat angka stunting sebesar sekitar 3,2 persen dari total jumlah balita sebanyak 66.883 anak.

Itu artinya, jumlah balita yang saat ini mengalami stunting sebanyak 2.140 anak.

Jumlah itu mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya di mana persentase stunting masih pada angka 3,9 persen dan 4,6 persen. (*)