Jelang PPDB, Pj Gubernur Jateng Dorong Pemerataan Kualitas Sekolah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, mendorong pemerataan kualitas sekolah untuk mendukung suksesnya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK.

Bahkan rapat terkait PPDB juga trlah digelar oleh Pj Gubernur Jateng Selasa (28/5) lalu.

Menurut Nana kebijakan pemerintah saat ini sudah bagus dengan tidak adanya lagi sekolah favorit, melainkan semuanya dianggap setara. 

“Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah bagus. Sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Semuanya sama. Sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan profesionalitas guru-guru,” ujar Nana, Rabu (29/5/2024).

Nana menekankan pentingnya pemetaan untuk mengetahui SMA/SMK mana yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Menurutnya, perlu dilakukan pembinaan terus-menerus kepada guru-guru untuk memastikan semua sekolah memiliki kualitas yang merata. 

“Kita juga perlu untuk terus melakukan pembinaan kepada guru-guru kita semua. Biar semuanya sama merata. Harapan pemerintah pusat begitu, biar semuanya sama,” lanjutnya.

Selain fokus pada kualitas sumber daya manusia, Nana juga mendorong agar sarana dan prasarana sekolah diperhatikan dan merata. 

Ia meminta pihak sekolah tidak ragu untuk mengajukan anggaran jika kekurangan fasilitas, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Yang penting bisa kita pertanggungjawabkan, karena ini untuk masyarakat," ucapnya.

Terkait PPDB online, Nana menekankan bahwa panitia pelaksana harus profesional dan memahami aturan baru dalam penerimaan siswa baru. 

Ia menekankan pentingnya pengawasan dari inspektorat untuk meminimalisir kesalahan dan komplain dari masyarakat. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah, menyampaikan, PPDB SMA/SMK Negeri di Provinsi Jateng secara online tahun 2024 akan dibuka pada awal Juni. 

Sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru telah diterapkan sejak enam tahun lalu.

Uswatun juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PPDB, lima prinsip yang selalu dijaga adalah integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.