Alasan Warga Tolak Tapera, Andre: Masyarakat Jangan Dipukul Rata

“Dengan kondisi, sekarang mafia tanah masih ada, rumah subsidi masih diselewengkan. krisis properti masih panjang situasinya,” lanjutnya.

Wanda pun mencontohkan beberapa kasus yang ada. Misalnya, rumah subsidi di Balaraja, Tangerang, yang saat ini kosong dan telantar.

Selain itu, ia juga mempertanyakan keberlangsungan program Tapera, terutama dalam hal membantu masyarakat untuk membayarkan cicilan rumah.

Menurut Wanda, skema Tapera saat ini hanya membantu dalam proses awal. Misalnya, untuk pengajuan KPR.

“Apakah pemerintah bisa menjanjikan kalau masyarakat penghasilan rendah ini setelah subsidi KPR (pakai Tapera), apakah mereka bisa melanjutkan cicilannya? Yakin?” tanya Wanda.

Dengan asumsi gaji karyawan peserta Tapera di kisaran Rp 5 juta-Rp 10 juta, Wanda menilai angka ini masih terlalu kecil.

Apalagi untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar. Biaya hidup yang dikeluarkan terbilang tinggi.

Begitupun dengan harga rumah di dalam kota tempat masyarakat bekerja.

Wanda, yang sehari-harinya bekerja sebagai HRD dan menghitung gaji karyawan, menilai bahwa upah yang ada saat ini masih belum cukup untuk membayar cicilan rumah.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemotongan gaji karyawan, termasuk karyawan swasta dan pegawai mandiri sebesar 3 persen per bulan sebagai iuran peserta Tapera. (Kompas.com)