Pemkab Karanganyar dan KPK Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemkab Karanganyar dibantu KPK RI terus berupaya memperkuat upaya dalam rangka pencegahan korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan.

Hal tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Kamis (6/6/2024). Pemantauan tersebut dilakukan tim dari KPK RI yang dipimpin oleh Kepala Satuan tugas Wilayah III KPK RI Maruli Tua. Sebelum melakukan rapat koordinasi, tim terlebih dahulu melakukan peninjauan pelayanan di Disdukcapil serta DPMPTSP Karanganyar.

Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi menyampaikan, pemda terus berupaya melakukan pencegahan supaya resiko terjadinya korupsi bisa diantisipasi serta birokrasi sebagai pelayanan publik bisa memberikan pelayanan optimal. Menurutnya supervisi dari KPK RI ini sekaligus mengukuhkan kembali komitmen Kabupaten Karanganyar menjadi kabupaten antikorupsi.

"Hari ini kita bersama KPK melaksanakan penegasan kembali sekaligus melihat rancangan (program pencegahan korupsi) yang sudah disusun, yang akan dieksekusi dan yang telah dilakukan seperti," katanya kepada Tribunjateng.com.

Dia menuturkan, kegiatan anti korupsi yang telah dilakukan pemda nantinya juga akan dibuat penilaian guna melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah kaitannya dengan pencegahan korupsi. Lanjutnya, pemda melakukan perbaikan dalam upaya pencegahan anti korupsi hingga akhirnya skor monitoring center for prevention (MCB) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

"2022 mengalami kenaikan hingga 2023. Posisi sekarang kita nomor 9 se-Jateng. Kita akan terus perbaiki hingga optimal," terangnya.

Kepala Satuan tugas Wilayah III KPK RI Maruli Tua mengatakan, koordinasi dan pemantauan dilakukan tim untuk melihat upaya yang telah dilakukan pemda sekaligus melihat bagaimana pemda memperkuat sistem pencegahan korupsi. Pihaknya mengapresiasi pemda yang dinilai serius dalam upaya pencegahan korupsi baik itu dalam hal perencanaan APBD, penganggaran APBD, PBJ, perizinan, pengawasan APIP, optimalisasi pajak, manajemen ASN dan lainnya.

"Saya berharap yang telah dilakukan pemda terus dapat ditingkatkan," tuturnya. (Ais).