Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Nasional

Menteri PUPR dan Menteri Keuangan Sepakat Tapera Ditunda: Tak Perlu Tergesa-gesa

Menuai banyak penolakan, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang untuk ditunda

Editor: raka f pujangga
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Federasi buruh Jawa Tengah mengikuti aksi tolak Tapera di depan Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (6/6/2024). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menuai banyak penolakan, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang untuk ditunda.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pihaknya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk melakukan penundaan tersebut.

Menurutnya, program Tapera menang tidak perlu tergesa-gesa menerapkannya jika belum siap dijalankan.

"Jadi kalau misalnya ada usulan (penudaan), apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya dan saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga kita akan ikut (sepakat menunda)," kata Basuki usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Tapera Buat Publik Marah, Menteri PUPR Mengaku Menyesal: Saya Enggak Nyangka

Ia menyebut, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016.

Kemudian, bersama Sri Mulyani, Basuki melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027," ujarnya.

Sehingga, Basuki mengaku setuju jika DPR atau MPR mengusulkan iuran Tapera diundur.

Sebab program Tapera menurutnya harus melihat kesiapan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, melontarkan kritik pedas terkait potong gaji karyawan untuk iuran Tapera.

Dia menegaskan bahwa subsidi itu kewajiban warga negara, bukan sesama warga negara.

"Kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan, 'Ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu'. Mohon maaf, Pak, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi," katanya.

"Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved