Kita Sudah Bodoh Akut 

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

ISTILAH kakistokrasi tentu tidak sefamiliar istilah lain dalam sistem pemerintahan macam demokrasi, liberal, atau bahkan mungkin fasisme. Namun di dalam ilmu politik dasar, kakistokrasi memiliki penjelasan yang detail sekaligus lugas. Kakistokrasi adalah adalah pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang tidak cakap yang kemudian melakukan pembodohan secara sistemik untuk melanggengkan kekuasaanya. 

Di era modern, saya mencoba meluaskan makna kakistokrasi ini sebagai sebagai sebuah sistem yang menganggap bahwa warga negaranya tidak cakap sehingga dengan kebijakan yang dibuat, penguasa mengimbangi dengan narasi-narasi pembenar yang tentu dengan paksaan agar kebijakan tersebut dianggap benar atas nama kekuasaan. 

Kebodohan yang dimaksud dalam kakistokrasi, menurut hemat saya, juga tak berlebihan, jika maknanya diperluas menjadi fasisme. Sebab, pada ujungnya tujuan dari fasisme dan kakistokrasi adalah kekuasaan dengan pendekatan yang berbeda, satu memelihara kebodohan dan kedua adalah memelihara ketakutan. 

Sejarah mencatat, praktik kakistokrasi ini pernah diterapkan di Filipina era Rodrigo Duterte, Mesir di era Abdel Fattah Al-Sisi, Brazil di era Jair Bolsonora, dan yang paling klasik adalah di kekaisaran Romawi. 

Tema kakistokrasi ini bahkan belakangan ini mengemuka di publik Amerika Serikat dan menganggap bahwa era Donald Trump adalah era terburuk di mana penguasa di Amerika yang bodoh alias tidak kompeten yang juga mencoba membodohi publiknya sendiri. 

Saya tertarik untuk bicara dasar-dasar ilmu pemerintahan dan menemukan istilah kakistokrasi ini semata untuk menguji apakah negeri ini juga sudah terkena virus tersebut. Saya tidak ingin bicara soal MBG, yang faktanya banyak kritik tentang program ini, namun pengambil kebijakan bergeming dengan program yang menghabiskan duit Rp 320 triliun setahun ini. 

Saya ingin menguji virus kakistokrasi ini untuk kasus Andrie Yunus, wakil koordinator eksternal Kontras, yang menjadi korban penyiraman air keras. Maaf, harus saya kasih catatan, air keras yang disiramkan ke muka Andrie Yunus ini pernah disebut sebagai air panas oleh Menteri HAM, Natalius Pigai. 

Sempat lega setelah penyidik berhasil mengungkap pelaku penyiraman air keras kepada Andrie Yunus ini, namun belakangan publik kembali dibuat seolah-olah bodoh ketika sumber informasi resmi menyebut motif yang melatarbelakangi kasus ini. Dendam pribadi yang disebut sebagai motif keempat pelaku yang ternyata adalah anggota TNI ini dirasa janggal sekaligus menjungkirbalikkan logika paling sederhana. 

Pernyataan resmi ini tak berlebihan, jika dimaknai sebagai virus kakistokrasi atau menganggap bahwa publik negeri ini benar-benar bodoh sehingga akan dengan mudah menerima motif dari kejahatan HAM luar biasa ini. Penguasa seharusnya mengerti bahwa publik paham betul bahwa peyederhanaan motif menjadi dendam pribadi akan menutup esensi kasus ini sampai ke otak intelektual yang mendalangi kasus ini. Motif dendam pribadi akan menutup skenario bahwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh alat negara adalah pembungkaman terhadap anasir-anasir oposisi terhadap kekuasaan. 

Yang membuat saya semakin heran, meski terkesan lucu dan mengada-ada, sumber resmi masih mencoba menjelaskan bahwa munculnya dendam pribadi terhadap Andrie Yunus ini bermula ketika Andrie Yunus melakukan ‘tugas-tugas konstitusionalnya’ pada saat mendobrak masuk ke rapat tertutup membahas Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, pertengahan Maret 2025 lalu. 

Sekali lagi, saya dan sudah banyak pihak yang menyampaikan bahwa motif dendam pribadi yang melatar belakangi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini adalah sebuah kejanggalan yang mudah ditebak. Dan rasanya, tak berlebihan juga jika kelugasan penguasa di negeri ini direspons dengan sesuatu yang paling lugas. 

Sudah seterang benderang itukah kekuasaan ini menganggap publik ini bodoh? Artinya virus kakistokrasi yang yang mulai disadari oleh publik Amerika Serikat di era Donald Trump ini juga apakah sudah menjalar di kekuasaan negeri ini? Jika ini tidak bisa digugat, maka pertanyaan terakhir adalah, sudah sefasis itukah situasi yang sekarang ada di depan kita? (*)