Ranperda RPJPD 2025-2045 Kudus Diminta Terukur dan Jelas

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -- Berbagai masukan dan usulan terhadap Ranperda RPJPD Kabupaten Kudus 2025-2045 mendapat tanggapan dari enam fraksi yang ada di Pemerintahah Kabupaten Kudus.

Perwakilan Fraksi Gerindra, Sandung Hidayat menyampaikan beberapa usulan berkaitan dengan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disampaikan Pj bupati Kudus.

Fraksi Partai Gerindra menilai, RPJPD menjadi panduan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Mulai dari perdagangan dan industri pengolahan padat karya dari konvensional menjadi modern, serta berbasis teknologi atau digitalisasi dan inovasi.

Selanjutnya Kabupaten Kudus diarahkan untuk menjadi pusat pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif bertaraf nasional yang inklusif, supaya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.

"Menjadikan Kudus yang religius, smart city, kreatif dan inovatif, terutama dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran," terangnya, Rabu (12/6/2024).

Selain itu, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar, pendidikan berbasis madrasah, pesantren hingga perguruan tinggi.

Isu-isu strategis dalam pembangunan pendidikan antara lain jumlah penduduk Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan dengan pendidikan yang masih rendah. Serta Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP 
dan SMA yang tidak berubah signifikan membuat peningkatan pencapaian Pendidikan akhir penduduk Kabupaten Kudus relatif lambat.

Fraksi Gerindra tidak menginginkan adanya deskriminasi pelayanan pada pasien BPJS Kesehatan. Perlu adanya peningkatan terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Fraksi Gerindra menyoroti belum optimalnya manajemen SDM ASN, kualitas pelayanan publik, belum diterapkannya teknologi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan secara optimal dan terintegrasi. Juga ditemukan pelayanan yang terkesan lambat dan berbelit-belit sehingga kurang memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat yang dilayani.

Fraksi Gerindra mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus agar membuat One Aplication Service atau Satu Aplikasi Layanan untuk mempermudah masyarakat dalam segala hal teknis atau single sign on untuk akses seluruh layanan pemerintah daerah. 

Sehingga masyarakat hanya perlu mengingat satu username dan satu password untuk dapat mengakses tanpa perlu mengingat alamat website yang harus dituju.

Sementara itu, fraksi PKB mengingatkan agar penjabat bupati Kudus tidak terjebak dalam pembahasan RPJPD.

Kepala daerah diminta agar komitmen menyusun RPJPD yang akurat dan mendasar. Sehingga bisa dijadikan landasan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Di antaranya menyangkut kondisi riil bidang perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan UMKM, perlu harmonisasi antara pendidik dengan anak didik, di mana pendidikan dilakukan bukan semata-mata dituntut cerdas intelektual saja, namun juga cerdas emosional.

Selain itu, Fraksi PKB menyarankan agar ada satu program unggulan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Kretek. Tentunya melewati pembahasan mendalam, mengedepankan asas transparansi, menyejahterakan dan membela kebutuhan rakyat.