"Membuat Sensasi" Pengakuan Kades di Pati Setelah Viral Deklarasi Dukung Ahmad Luthfi

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati mulai melakukan penelusuran terhadap video viral deklarasi dukungan yang dilakukan ratusan kepala desa terhadap sosok bakal calon Bupati Pati dan bakal calon Gubernur Jateng.

Pada Kamis (20/6/2024) lalu, ratusan kepala desa se-Kabupaten Pati menyatakan dukungan terhadap Sudewo dan Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Sudewo yang saat ini menjabat anggota DPR RI dari Partai Gerindra mereka dukung untuk menjadi Bupati Pati.

Sementara, Ahmad Luthfi yang saat ini menjabat Kapolda Jawa Tengah mereka dorong menjadi Gubernur Jateng.

Sebelum melakukan kegiatan itu, sebanyak 385 kades baru saja menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan di Pendopo Kabupaten Pati.

Pembacaan pernyataan atau deklarasi dukungan tersebut mereka lakukan di dua lokasi, yakni Alun-Alun Simpang Lima Pati dan Aula Hotel New Merdeka.

Video saat mereka membacakan deklarasi tersebut viral di media sosial.

Warganet pun mempertanyakan netralita para kades.

Mendapat laporan mengenai hal ini, Bawaslu Pati langsung mengambil langkah penelusuran.

Senin (24/6/2024), Bawaslu Pati meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) yang juga Kades Tegalharjo Kecamatan Trangkil, Pandoyo.

Kemudian Kepala Desa Semampir Kecamatan Pati, Parmono, yang dalam video tampak memimpin pembacaan deklarasi.

Bawaslu Pati juga meminta keterangan dari Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati, Tri Hariyama.

"Sumber dua video itu kami jadikan informasi awal. Lalu berdasarkan itu kami lakukan penelusuran. Hari ini kami meminta keterangan dari Ketua Umum Pasopati, Kades Semampir, dan Kepala Dispermades Pati," kata Ketua Bawaslu Pati, Supriyanto.

Dia mengatakan, dari hasil meminta keterangan dari ketiga sumber tersebut, pihaknya merasa masih membutuhkan fakta-fakta yang lain sebelum mengambil kesimpulan.

Pihaknya pun mengatakan bakal mengorek informasi dari sejumlah kepala desa lain untuk menggali fakta-fakta hukum yang ada.